Respons Demo Mahasiswa, Pemerintah Pastikan Akan Perbaiki Program MBG

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang aspirasi dari kelompok dan aliansi mahasiswa yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu respons cepat dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih.   Pemerintah menegaskan berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi global.

Merespons tuntutan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini justru sedang melakukan penataan menyeluruh. Evaluasi ini dilakukan agar program berjalan lebih efisien dan tepat sasaran tanpa membebani keuangan negara.

"Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Prasetyo menambahkan, pembenahan tata kelola ini mencakup penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi lebih efektif di setiap daerah. Meski sedang dievaluasi, ia memastikan hak penerima manfaat tidak akan terganggu.

"Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” tegasnya.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga memperluas fokus program MBG agar mencakup kelompok yang lebih rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Sementara itu di sektor energi, pemerintah menjawab tuntutan mahasiswa dengan memasang badan untuk harga BBM dan LPG bersubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan harga untuk kedua komoditas penting tersebut demi melindungi masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” tegas Bahlil.

Menurut Bahlil, subsidi energi tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan sosial yang krusial untuk menjaga stabilitas biaya logistik, transportasi, dan harga kebutuhan pokok di dalam negeri.

Di sisi lain, penyesuaian harga justru terjadi pada sektor nonsubsidi dan kebijakan moneter guna meredam tekanan eksternal. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax serta kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) beberapa hari terakhir merupakan bagian dari strategi stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Ya, kan itu stabilisasi. Nanti kalau kalau dolarnya turun terus protes. Dolarnya direm, ah, protes juga,” kata Airlangga menanggapi kekhawatiran dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat kelas menengah.

Airlangga membocorkan bahwa pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai stimulus ekonomi baru untuk menjaga daya beli publik pasca-penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Namun, ia belum mau membeberkan insentif tersebut sebelum dilaporkan ke Kepala Negara.

"Sedang disiapkan. Ya, kalau udah diputus baru dikasih tahu. Laporin presiden juga,” pungkas Airlangga.