Beras Fortifikasi Medium Dijual Premium, Masyarakat Rugi Rp 89 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) membongkar dugaan kecurangan produksi dan peredaran beras fortifikasi yang kandungan gizinya tidak sesuai dengan yang diklaim pada label kemasan.

Bapanas menduga masyarakat mengalami kerugian hingga Rp 89 triliun akibat praktik curang tersebut. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas Brigjen Hermawan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Keuntungan ini estimasinya setelah dihitung secara nasional, secara nasional karena kita ambil rata-rata Rp 23.000 keuntungan, itu dihitung secara nasional dengan jumlah penduduk dan barang yang beredar itu sekitar Rp 89 triliun," ujar Hermawan, Rabu (21/10/2026).

Hermawan sebelumnya menjelaskan, 90 persen beras fortifikasi yang ditemukan tim Bapanas beserta Bareskrim diklaim beras premium, padahal faktanya merupakan kategori medium.

"Dari situ saja sudah terlihat bahwa medium dengan harga Rp 13.500 seharusnya ditambahkan yang 1 persen kernel untuk melengkapi 99 persen beras untuk jadi beras fortifikasi jadi 100 persen, itu seharusnya kita sudah panggil ahli di Bapanas, ahli itu mengatakan harusnya menambah Rp 1.000 saja untuk 1 persennya tadi untuk menambahkan vitamin," papar Hermawan.

Artinya, lanjut dia, dengan beras medium yang dijual dan diklaim premium, harusnya Rp 13.500 ditambah Rp 1.000 dengan total harga jual Rp 14.500.

"Tetapi fakta yang didapat di lapangan, harganya rata-rata Rp 23.000 sampai Rp 57.000. Jadi keuntungannya besar sekali. Nah inilah yang membuat eh konsumen merasa dirugikan," kata Hermawan.

"Itu kalau vitaminnya benar, kandungan gizinya benar. Setelah pemeriksaan lab, ternyata kandungan gizinya semuanya tidak benar gitu. Ada 90 persen itu tidak benar," sambung dia.

Harga Terlalu Tinggi

Menurut Hermawan, untuk harga beras yang tidak pakai vitamin sama sekali, maka itu terlalu tinggi.

"Jadi semuanya ada yang tidak pakai sama sekali vitamin, ada yang kurang persennya jauh sekali dari yang diinginkan oleh masyarakat, seperti zink, vitamin B, nah itu sangat jauh yang diharapkan oleh masyarakat. Apalagi klaimnya premium ternyata berasnya beras medium. Jadi harga ini lonjakannya terlalu tinggi," kata dia.

Melihat hal itu, Hermawan mengatakan Bapanas sebagai otoritas kompeten keamanan pangan pusat, memerintahkan Otoritas Keamanan Kompeten Pangan Daerah (OKKPD) untuk melakukan pencabutan izin.

"Kemudian kita memerintahkan juga dalam surat dari Bapanas ke Deputi 3, isinya bahwa selain mencabut izin juga menarik dari peredaran. Dan yang ketiga adalah menghentikan produksi. Itu yang kita kirim surat ke daerah," ucap dia.

Hermawan mengatakan, saat ini untuk beras fortifikasi tersebut kini tidak ada lagi di pasaran.

"Dan perlu kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum yang tadinya sebelum ada fortifikasi beras premium ramai di ritel modern, melihat ada peluang beras fortifikasi untungnya banyak, mereka akhirnya menjual beras fortifikasi, premiumnya dihilangkan, sehingga di rata-rata di ritel modern itu yang muncul adalah beras fortifikasi," kata dia.

"Pada saat ditarik dari peredaran karena bermasalah seperti saat ini, otomatis beras yang ada di ritel modern itu kosong. Karena beras fortifikasi tadi yang adanya di ritel modern. Namun kalau untuk beras premium untuk di pasar tradisional aman," sambung Hermawan.

Demikian juga, lanjut dia, dengan beras medium karena beras fortifikasi tadi adanya di ritel modern, namun kalau untuk beras premium untuk di pasar tradisional stoknya aman.

"Demikian juga beras medium. Seperti kemarin kami bersama Ketua Komisi 4 DPR RI datang ke PIBC Cakung, di sana dicek beras aman, tersedia, mulai dari beras yang biasa sampai yang paling mahal semuanya tersedia dengan harga yang wajar, harga yang normal," papar Hermawan.

Harga Turun

Bahkan menurut Hermawan, berdasarkan pengakuan dari pedagang, dengan masifnya bantuan pangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka akhirnya turun harganya.

"Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dijual dengan harga Rp 14.200 karena masifnya bantuan pangan. Ini sekarang lagi digelontorkan lagi 126.000 ton beras SPHP di seluruh Indonesia, dan bantuan pangan sekarang mengalir lagi sampai dengan Desember. Insya Allah bisa mengurangi masalah-masalah kenaikan harga yang ada di pasaran," kata dia.

"Dan besok insya Allah Bapanas dipimpin Kepala Badan dan Mentan akan melaksanakan gerakan pangan nasional besok di hari Kamis dan juga menyalurkan bantuan pangan ke seluruh Indonesia. Harapannya adalah harganya bisa ditekan dengan adanya penyaluran beras yang maksimal," sambung Hermawan.

Jadi, lanjut dia, cadangan beras pemerintah saat ini masih tinggi dengan total sekitar 4,8 juta ton.

"Totalnya saat ini masih sekitar 4,8 juta sampai akhir tahun. Diperkirakan akhir tahun bisa sampai 3,4 atau 3,5 juta. Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya 3,2. Dan ini kan masih berproduksi terus sampai di bulan November," terang Hermawan.

"Kemungkinan untuk CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sampai saat ini masih aman. Apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian melalui eh pimpinan Pak Andi Amran Sulaiman, itu sangat luar biasa, dari hulu ke hilir beliau memastikan bahwa produksi ada ya sampai di Desember akhir nanti. Berkelanjutan sampai di tahun 2027," sambung dia.

Meski begitu, Hermawan mengakui masih ada masalah soal harga beras ada yang normal dan tinggi.

"Cuma yang jadi masalah ini adalah kenapa sampai hilirnya kadang mahal, ada sebagian eh ada sebagian yang normal. Itu dikarenakan itu tadi, adanya oknum-oknum yang bermain," ucap dia.

"Oknum-oknum yang bermain inilah yang saat ini seperti contoh sekarang ini, inilah yang dilakukan oleh pemerintah artinya pemerintah hadir, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi bagi yang bermain-main terkait masalah mencari keuntungan yang besar terkait masalah pangan ini juga akan ditindak tegas kalau misalnya merugikan eh konsumen," tutup Hermawan.