Nasib Penyidikan Kasus Korupsi MBG usai Pendataan SPPG Disetop

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan setelah proses pengumpulan data dihentikan.

"Terhadap penyidikan para tersangka dalam kasus BGN tetap berjalan sampai dengan pemberkasan yang nantinya dilimpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2026).

Anang menegaskan, penghentian pengumpulan data Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut karena batas waktu yang ditentukan telah berakhir. Dengan begitu, tidak ada lagi tindakan-tindakan hukum di wilayah tertentu terhadap SPPG.

"Kegiatan pengumpulan pendataan SPPG BGN memang ada dan ada batas waktunya, sudah berakhir. Karena sudah berakhir, maka dihentikan kegiatan pengumpulan datanya," jelasnya.

Dia mengatakan penyidik akan mengkaji data-data yang berkaitan dengan para tersangka yang saat ini tengah menjalani proses penyidikan.

Selain itu, pengumpulan data juga difokuskan pada SPPG yang diduga bermasalah, seperti adanya titik lokasi fiktif serta dugaan praktik jual beli SPPG.

"Yang disasar ini lebih ke yang SPPG yang diduga fiktif dan dugaan adanya jual beli titik, sedangkan terhadap SPPG yang sudah sesuai ketentuan dan aturan enggak ada masalah," kata Anang.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah, mengenai penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program makan bergizi gratis (MBG).

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Nomor : B - 3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada Jumat, 10 Juli 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan hal tersebut. Menurutnya, surat tersebut dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data sudah selesai.

"Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data dua kali sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya," kata Anang kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Anang menambahkan, data-data yang telah dikumpulkan akan ditindaklanjuti. Data tersebut akan didalami keterkaitannya dengan para tersangka yang tersandung dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tentunya data dua kali yang sudah terkumpul, yang terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung," kata Anang.