BKN Matangkan Persiapan Seleksi CPNS 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan perkembangan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Dia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan formasi yang dibutuhkan.

"Kalau kita saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

Dia menuturkan BKN sedang melangsungkan rekrutmen pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat. Selain itu, BKN juga menyelesaikan seleksi Sekolah Kedinasan pada Juli 2026.

Zudan memastikan BKN sedang mematangkan pelaksanaan seleksi CPNS 2026 dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB).

Dia menuturkan jumlah CPNS saat ini sudah mencapai 6,7 juta orang sehingga pemerintah perlu memetakan formasi yang masih diperlukan.

"Jadi kita itu sedang menghitung masih perlu P3K berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta. Nah ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa," tutur Zudan.

Sebelumnya, BKN meminta masyarakat untuk mewaspadai poster hoaks terkait pendaftaran CPNS 2026. Lembaga tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini pintu pendaftaran resmi belum dibuka sama sekali.

Belakangan ini marak beredar poster pengumuman pendaftaran CPNS 2026 di berbagai media sosial maupun aplikasi percakapan. Dalam poster tersebut, kerap ditemukan tautan (link) mencurigakan yang mengarah pada situs web tidak resmi (phishing).

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait seleksi CASN, termasuk CPNS, hanya akan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi milik pemerintah dan portal terintegrasi SSCASN.

"Poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga penggunaan narasi yang memaksa atau mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu," ujar Wisudo dilansir dari laman resmi bkn.go.id.

"BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN. Jangan sampai keinginan mulia menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan membagikannya," tutup Wisudo.