Pro-Kontra Raperda Perilaku Seksual Berisiko, Pansus 14 DPRD Kota Bandung Tekankan Regulasi Tak Boleh Langgar HAM

Liputan6.com, Bandung - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual di DPRD Kota Bandung terus bergulir.

Anggota Pansus 14 DPRD Kota Bandung, Yoel Yosafat, menegaskan bahwa penyusunan aturan tersebut harus tetap berada dalam koridor yang jelas.

"Yang kami maksud sesuai dengan koridor adalah, tetap fokus pada pelindungan kesehatan dan tidak mengarah pada diskriminasi kelompok tertentu," ujar Anggota Pansus 14 DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat.

Fokus Awal pada Perlindungan Kesehatan

Menurut Yoel, sejak awal arah pembahasan Raperda difokuskan pada penguatan aspek kesehatan, pencegahan penyakit menular seksual, serta penanganan kekerasan seksual yang belakangan marak terjadi. Namun dalam perjalanannya, muncul dinamika dan perbedaan pandangan di internal pansus.

“Awalnya kita ingin memperkuat pelindungan kesehatan dan menekan angka penyakit menular seksual. Dalam prosesnya memang ada usulan agar pengaturannya diperluas. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pro dan kontra,” ujarnya.

Yoel menekankan, regulasi yang disusun tidak boleh sampai melanggar prinsip hak asasi manusia (HAM) maupun berpotensi digugat secara hukum. Ia mengingatkan agar perda yang dihasilkan tidak membuka ruang diskriminasi ataupun berpotensi digugat secara hukum.

“Kita tidak ingin mempersekusi siapa pun. Yang diatur adalah aspek kesehatan dan perilaku berisiko. Jangan sampai perda ini justru bermasalah dan digugat ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Yoel juga mengakui hingga saat ini belum ada regulasi di tingkat pusat yang secara spesifik mengatur orientasi seksual. Karena itu, pendekatan yang paling rasional adalah melalui aspek penanggulangan kesehatan masyarakat.

Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti di Jakarta dan Bali pun yang dianggap memiliki kehidupan yang lebih bebas tidak menyinggung masalah orientasi penyimpangan seksual.

"Di Jakarta dan Bali fokusnya tetap ada penanggulangan kesehatan seksual," terangnya.

Sehingga jika di kota Bandung ingin membahas mengenai orientasi penyimpangan seksual, maka harus lebih berhati-hati, karena ini merupakan hal pertama di Indonesia.

Sebagai kota yang memiliki karakter religius sekaligus kota metropolitan, Bandung dinilai harus bijak dalam menyusun aturan.

 “Kita sepakat mencegah perilaku berisiko, tapi tidak membenci orangnya. Prinsipnya harus tetap memanusiakan,” tandasnya.

Sementara itu, pembahasan pasal demi pasal Raperda masih terus berjalan di internal pansus. Meski diwarnai perdebatan dan dinamika, Yoel memastikan prosesnya tetap berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Pansus menargetkan penyusunan regulasi tersebut dapat selesai paling lambat satu hingga dua bulan ke depan. Harapannya, perda yang dihasilkan mampu menjadi payung hukum yang jelas, implementatif, sekaligus tidak menimbulkan diskriminasi di masyarakat

"Walau ada dinamika, namun pembahasan tetap berjalan. Dan kami harapkan akan segera diselesaikan. Karena yang penting Perda ini bisa diimplementasikan dengan baik," pungkasnya.

(*)