Dua Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mensesneg: Korupsi Pekerjaan Rumah yang Harus Diperangi Bersama

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah yakni Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi. Sudewo terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terkait kasus jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa pada Senin (19/1).

"Kami prihatin kembali terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kepala daerah," kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1) malam.

Hadi ingin agar kejahatan korupsi harus diperangi bersama-sama seperti perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Itu membuktikan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang pekerjaan rumah yang harus bersama-sama kita perangi, berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut," tegasnya.

KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Namun kepada awak media, Sudewo membantah pernah membicarakan kesepakatan apapun soal jual beli jabatan.

“Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapa pun, kepada Kepala Desa, seluruh Kepala Desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya, kepada Camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali," kata Sudewo sesaat hendak ditahan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Sudewo bahkan mengklaim, dirinya adalah korban dari perbuatan anak buahnya sendiri. "Saya menganggap, saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali!" klaim dia.

Sudewo berkilah, semua jabatan di bawah kendalinya bakal dilakukan secara adil dan computer based atau berbasis komputer. Tujuannya, demi menutup celah kecurangan dari pihak mana pun.

"Sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain," jelas dia.

Selain Sudewo, KPK menetapkan tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Penetapan status hukum itu dilakukan setelah penyidik menggelar perkara atas hasil OTT.

"Pada ekspose tersebut sudah menetapkan status hukum para pihak yang diamankan, yakni dalam waktu 1x24 jam,” ujar Budi.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com