Sinergi Kementerian dan Berbagai Pihak Dorong Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo

Liputan6.com, Jakarta - Dalam upaya memperkuat ketahanan sektor pariwisata nasional yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata di destinasi prioritas nasional, penerapan perlindungan risiko yang komprehensif melalui asuransi pariwisata menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan kenyamanan wisatawan sekaligus keberlanjutan ekosistem pariwisata.

Sebagai wujud komitmen tersebut, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 'Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo' dilaksanakan dengan tema 'Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo'.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025 di DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya. Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian strategis lintas sektor sesuai mandat pengembangan destinasi pariwisata nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi.

Rangkaian kegiatan FGD diawali dengan sambutan dari Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herfan Brilianto.

"Penguatan manajemen risiko pariwisata merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. Penerapan asuransi pariwisata adalah faktor fundamental yang menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global," ujar Herfan melalui keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Dia melanjutkan, ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator utama dari standar kualitas, profesionalisme, dan kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata.

"Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia," ucap Herfan.

Sesi utama diisi dengan paparan narasumber yang membahas pengelolaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah, serta perspektif industri dalam penerapan asuransi pariwisata di Labuan Bajo, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif.

Pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam.

FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata di Labuan Bajo.

"Asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia," ucap Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.

"Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industri pariwisata," tandas dia.

FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata Fadjar Hutomo dengan menghadirkan narasumber utama Plt Direktur Utama BPOLBF Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Stefanus Jemsifori, dan Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Roland Permana.

Juga hadir Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Muh. Nurdin dan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.