Pejabat Negara Ramai-Ramai Minta Maaf di Tengah Sorotan Banjir Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menjadi sorotan publik. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari rumah terendam hingga akses transportasi yang terhambat, menimbulkan keprihatinan luas.

Di tengah kondisi darurat ini, perhatian masyarakat tertuju pada respons pemerintah, khususnya pejabat negara yang dianggap bertanggung jawab dalam penanganan bencana.

Sorotan itu memuncak ketika sejumlah pejabat negara secara terbuka meminta maaf atas pernyataan yang disampaikan menimbulkan kegaduhan di ruang publik, hingga belum maksimalnya penanganan banjir. Pernyataan maaf ini bukan hanya menjadi simbol tanggung jawab, tetapi juga mencerminkan tekanan publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam menghadapi bencana alam.

Berikut deretan pejabat minta maaf di tengah sorotan banjir Sumatera:

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Gus Irawan. Permintaan maaf ini disampaikan setelah sebelumnya dia menilai banjir di Tapsel tidak terlalu mengkhawatirkan.

"Pak, saya surprise, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Bukan berarti kami tak peduli," kata Suharyanto saat mengunjungi Desa Aek Garoga, Batang Toru, Senin (1/12/2025).

Sebelumnya, dia mengatakan skala dan karakteristik bencana di Sumatera saat ini belum memenuhi kriteria yang pernah digunakan pemerintah dalam penetapan status bencana nasional.

“Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19. Sementara bencana-bencana tsunami 2004. Hanya dua itu yang bencana nasional,” kata Suharyanto dalam konferensi pers daring di Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Dia menyebut, situasi bencana di Sumatera kini juga jauh lebih terkendali dibandingkan kesan awal yang beredar di media sosial.

“Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan-rekan media hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius di Tapanuli Tengah. Yang lain kan relatif,” ujar Suharyanto.

Polemik Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms umrah saat warganya kesulitan akibat banjir mendapatkan sorotan negatif. Bupati Mirwan akhirnya meminta maaf atas ulahnya tersebut.

Permintaan maaf itu disampaikan kepada semua yang merasa dikecewakan terutama Presiden Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Aksi Mirwan umrah di tengah bencana terungkap dari unggahan foto di akun biro travel perjalanan umrah Almisbah Travel yang menyebar luas di media sosial.

"Saya haji mirwan selaku bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya, keresahan, dan kekecewaaan banyak pihak, terutama kepada bapak presiden republik indonesia Prabowo Subianto dan bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga bapak Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat indonesia, masyarakat aceh, dan masyarakat kabupaten aceh selatan pada khususnya," kata Mirwan yang dikutip, Selasa (9/12/2025).

Anggota DPR Endipat Wijaya menuai sorotan setelah menyampaikan pernyataan bahwa para relawan lebih viral saat memberikan bantuan bencana Sumatera, dibandingkan kerja pemerintah.

Endipat Wijaya mengklarifikasinya. Menurut dia, pernyataannya tersebut bukan ditujukan kepada relawan atau donatur yang membantu korban bencana Sumatera, tapi kinerja Komdigi dalam hal publikasi dan penyebaran informasi.

Konten Kreator Ferry Irwandi lantas merespons sindiran yang dilontarkan oleh Endipat Wijaya, terkait donasi bencana Rp 10 miliar yang berhasil dikumpulkannya untuk korban banjir dan longsor di Sumatra.

Melalui Instagram pribadinya, Ferry menyatakan dirinya sama sekali tidak merasakan amarah atau kesal atas sindiran tersebut, justru merasa sangat didukung oleh publik.

Ferry menambahkan, dirinya juga sudah ditelefon langsung oleh Endipat untuk meminta maaf. Ia pun langsung menerimanya dengan baik.

"Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu karena gak adanya juga memelihara konflik di situasi seperti sekarang," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan permintaan maaf, penanganan bencana banjir dan longsor Sumatra kurang optimal.

"Pemerintah telah bekerja keras. Mohon maaf jika masih kurang maksimal," kata Menko PMK Pratikno di Jakarta dilansir Antara, Rabu (3/12/2025).

Dia mengatakan, geografi wilayah bencana sangat berat sehingga menyulitkan upaya distribusi logistik maupun pencarian korban.

"Tantangannya sangat berat. Medan wilayahnya sangat luas. Cuaca juga masih belum mendukung. Tapi seluruh tim dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terisolir. Jadi mohon doa dan dukungan dari semuanya," kata Menko Pratikno.

Menurut dia, pemerintah telah bekerja keras sejak hari pertama bencana sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Saat ini penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera dalam tahap tanggap darurat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh, karena pemulihan listrik pasca-banjir belum sepenuhnya rampung.

Ia menyoroti masih adanya sejumlah wilayah yang terisolasi serta belum mendapatkan aliran listrik akibat kerusakan yang terjadi.

Meski demikian, pemerintah bersama PT PLN (Persero) disebut terus berupaya maksimal untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Ia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan perbaikan jaringan kelistrikan di Aceh, meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan upaya berkelanjutan.

"Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu, sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedalam-dalamnya dan kalau ada yang memang belum maksimal kami memberikan pelayanan, kami memohon maaf," kata Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (9/12/2025).