Anggota DPRD Jabar Tekankan Kesiapsiagaan Bencana melalui Sistem Peringatan Modern

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat M Rizky menyoroti upaya mitigasi bencana di wilayahnya tidak cukup hanya mengandalkan regulasi atau kebijakan tertulis.

Kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi menuntut penerapan teknologi canggih dan sistem peringatan dini yang mampu memberikan informasi secara real-time.

Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberi peringatan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana koordinasi antarinstansi, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga nasional seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pembaruan sistem peringatan bencana menjadi sangat penting karena pola cuaca saat ini sudah tidak bisa diprediksi dengan metode konvensional yang bergantung pada musim atau kalender tahunan.

"Patokan musim (zaman) dulu sudah tidak relevan. Hujan dan kemarau sekarang sulit diprediksi. Maka perlu teknologi yang lebih canggih, seperti alat pantau cuaca, sensor gempa, dan alarm banjir di sungai besar. Semua harus terintegrasi dengan BMKG dan instansi nasional lainnya," kata Rizky, melansir Antara, pada Selasa (02/12/2025).

Rizky menjelaskan, sistem peringatan dini (early warning system), masih memerlukan peningkatan menyeluruh. Meskipun telah diterapkan sejumlah alat dan prosedur untuk memantau potensi bencana.

Teknologi yang lebih canggih, seperti sensor hidrologi dan seismik, alarm banjir otomatis, serta perangkat pemantau cuaca, menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

"Seperti HP atau komputer, harus ada upgrading. Harapannya Jawa Barat segera melakukan pemutakhiran agar peringatan banjir, pantauan cuaca, dan sensor gempa bisa lebih canggih," ucap Rizky.

Pembaruan sistem ini tidak hanya soal perangkat, tetapi juga bagaimana semua data dari sensor dan stasiun pemantauan bisa terhubung dan dikelola bersama antarinstansi.

Dengan sistem yang lebih modern, prediksi risiko bencana bisa lebih akurat, dan masyarakat bisa merespons lebih cepat sehingga kerugian akibat keterlambatan informasi bisa diminimalkan.

Kondisi lingkungan memegang peranan krusial dalam menentukan tingkat risiko bencana, khususnya banjir dan longsor.

Penurunan kualitas lahan resapan air, hilangnya vegetasi, dan berkurangnya kawasan lindung akibat aktivitas manusia secara langsung menurunkan kemampuan alam untuk menahan dan menyerap air hujan.

Akibatnya, saat hujan deras melanda, air tidak tertahan di hulu, meluncur lebih cepat ke hilir, dan meningkatkan potensi banjir di pemukiman dan area pertanian.

"Kerusakan lingkungan ini salah satunya akibat campur tangan manusia. Lahan lindung yang hilang membuat kapasitas dasar menyerap air hujan menurun. Ini juga harus jadi perhatian kita," ujar Rizky

Upaya mitigasi bencana yang efektif harus dimulai dari penguatan ekosistem alami, termasuk pemulihan lahan resapan, penanaman kembali vegetasi yang hilang, dan perlindungan kawasan lindung dari alih fungsi lahan ilegal.

Selain itu, strategi ini harus dibarengi dengan pengawasan yang konsisten serta regulasi yang ketat untuk mencegah degradasi lingkungan lebih lanjut.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi. Keterlibatan warga dalam menjaga dan merawat lingkungan, misalnya melalui program reboisasi, pemeliharaan sungai, dan pengelolaan sampah yang tepat, akan membantu meningkatkan daya serap tanah dan menurunkan risiko banjir.

Dengan kombinasi perbaikan lingkungan, kebijakan yang tegas, dan keterlibatan aktif masyarakat, tekanan terhadap ekosistem dapat dikurangi, sehingga risiko bencana dapat ditekan secara signifikan dan keberlanjutan lingkungan dapat lebih terjaga.