Prabowo Minta Mensesneg Cek Serapan Anggaran Daerah: Setiap Rupiah Harus Dialokasikan Tepat Sasaran

Prabowo ingin memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal menjelang akhir tahun.

Diterbitkan 11 November 2025, 15:18 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Presiden Prabowo perintahkan Mensesneg cek penyerapan anggaran dan TKD daerah.
  • Pengecekan ini untuk memastikan penyerapan anggaran optimal menjelang akhir tahun.
  • Prabowo menekankan pengelolaan keuangan negara harus akuntabel dan tepat sasaran.

Liputan6.com, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengecek penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah (TKD) yang dikelola oleh para kepala daerah. Prabowo ingin memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal menjelang akhir tahun.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam rapat khusus di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (11/11/2025). Rapat digelar sebelum Prabowo bertolak ke Sydney, Australia untuk melakukan kunjungan kenegaraan.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," jelas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari siaran pers, Selasa (11/11/2025).

Teddy menjelaskan bahwa dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Alokasi Anggaran Harus Tepat Sasaran

Menurut dia, Prabowo menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," tegas Prabowo sebagaimana disampaikan oleh Teddy.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tampak pula Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateg, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6