Daftar Tokoh Ditugaskan Prabowo Fokus Bangun Papua: Dari Wapres, Mantan Jenderal, hingga Putra Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen serius dalam membangun Papua sebagai bagian dari prioritas nasional. Dalam langkah strategisnya, Prabowo membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Velix Wanggai.

Komite ini akan membantu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membangun Papua. Gibran saat ini menjabat Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, pembentukan Komite Eksekutif ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Papua. Dalam UU itu, disebutkan bahwa Komite Eksekutif dibentuk untuk membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua.

"Jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, itu kan ada yang disebut dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di situ kemudian juga mengamanatkan, untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif," tutur Prasetyo.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai menyampaikan komite tersebut akan mengelola agenda strategis di Papua.

Mulai dari, agenda Papua dalam konteks global dan nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten.

"Sehingga perhatian dari Bapak Presiden, ingin bahwa komite eksekutif khusus ini mengelola hal-hal yang tentu menjadi agenda-agenda strategis di Papua," ujar Velix.

Diketahui, ada 10 orang yang berada dalam komite tersebut. Dari 10 tokoh tersebut ada mantan Wamendagri Ribka Haluk serta mantan Wamendagri John Wempi Wetipo. Selain itu, ada selebritas Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale yang masuk komite.

Berikut ini daftar lengkap Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua:

1. Velix Vernando Wanggai (Ketua)

2. John Wempi Wetipo

3. Ignatius Yogo Triyono

4. Paulus Waterpauw

5. Ribka Haluk

6. Ali Hamdan Bogra

7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar

8. Yani

9. John Gluba Gebze

10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale

Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Ribka Haluk menyatakan siap menjalankan tugas dalam struktur baru komite eksekutif terkait percepatan pembangunan Papua yang akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Memang kita harus melakukan tugas-tugas dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi," ujar Wamendagri Ribka Haluk, melansir Antara, Rabu (8/10/2025).

Ribka Haluk menegaskan dirinya selama ini tetap fokus pada agenda percepatan pembangunan di tanah Papua. Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk mendukung program pemerintah pusat di wilayah timur Indonesia.

"Yang jelas penguatan dan sinergi kita bersama untuk mengawal program Bapak Presiden, khususnya di Papua. Percepatan-percepatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lainnya harus betul-betul kita kawal," terang Wamendagri Ribka Haluk.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo, dirinya mengaku siap ditempatkan di mana saja. Bahkan untuk berkantor di Papua.

"Sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana pun kapan pun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya kita siap. Misalnya Kepres nya belum keluar pun kita sudah siap kapan pun," kata Gibran kepada awak media, seperti dikutip Rabu (9/7/2025).

Gibran menjelaskan, penugasan khusus untuk Wakil Presiden terkait sejumlah permasalahan di Papua bukan hal baru. Sejak zaman Wakil Presiden sebelumnya, hal itu sudah ada.

Menurut dia, tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun juga sudah sering ditugaskannnya ke Papua, seperti ke Sorong atau pun Merauke untuk melihat pelajar di sana, membantu mengirimkan laptop untuk kegiatan belajar mengajar dan memeriksa kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi nanti atur waktu saja dan saya sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden saya siap untuk ditugaskan kemana pun di mana pun, kan ini melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua," beber dia.

Eks Wali Kota Solo ini pun tidak mau ambil pusing soal lokasi berkantor. Dia mengaku sangat fleksibel untuk bertempat di mana pun, mulai dari Jakarta, IKN hingga Papua.

"Bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa tengah. Kita dimana pun jadikan kantor karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah harus sering berdialog," ungkapnya.

"Termasuk dengan pelaku usaha, menerima masukan, menerima kritik evaluasi apa pun," dia menandasi.