Dinkes DKI Percepat Penerbitan Sertifikat Laik Higiene bagi SPPG, Bakal Rampung Akhir Oktober

Ani menjelaskan, percepatan dilakukan melalui serangkaian langkah teknis, mulai dari visitasi hingga pelatihan. Dia mengatakan, dari sekitar 180 SPPG di DKI Jakarta, sebagian besar sudah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan (IKL).

“Sekarang sudah banyak yang dilakukan. Jadi terus kita lakukan percepatan sambil melatih. Nanti mereka mengirim sampel makanan, nanti kan habis diinspeksi ada yang nggak sesuai mungkin. Kita berikan arahan diperbaikinya seperti apa, nanti diperbaiki, kita inspeksi lagi,” ujar Ani.

Selain itu, Dinkes DKI Jakarta juga memberikan pelatihan bagi 8.000 ribu penanggung jawab SPPG dan penjamah makanan. Ia menambahkan, setiap SPPG juga wajib melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan keamanan pangan.

“Nanti itu kita support supaya prosesnya kita kawal supaya bisa benar-benar cepat dan memperhatikan dengan surat dari MBG. Kita usahakan di akhir Oktober sudah selesai semua dilakukan tahapannya,” kata Ani.

Sebelumnya, Pemerintah melakukan rapat koordinasi atau rakor antar kementerian dan lembaga dalam rangka menuntaskan maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu kebijakan yang diambil adalah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengulas, awalnya SLHS memang belum menjadi kewajiban bagi SPPG.

“Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi itu syarat, tetapi setelah peristiwa terjadi ya sekarang harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” tutur Zulhas di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).

“SLHS harus di cek karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi kejadian lagi. Karena keselamatan adalah anak-anak kita ya itu adalah prioritas utama,” sambungnya.

Zulhas menegaskan, SLHS menjadi wajib untuk seluruh SPPG. Pihaknya juga sudah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan dan menginstitusikan puskesmas di seluruh Tanah Air, termasuk UKS untuk ikut secara aktif memantau SPPG secara berkala.

“Semua langkah yang diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” kata Zulhas.