Top 3 News: Menkeu Purbaya Komentari Kebijakan Dedi Mulyadi soal Patungan Rp 1.000 Tiap Hari

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu. Itulah top 3 news hari ini.

Ada pun SE tersebut mendorong aparatur sipil negara (ASN), pelajar, hingga masyarakat Jawa Barat untuk berdonasi Rp 1.000 per hari.

Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah pusat tidak pernah mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggalang donasi dari ASN) atau masyarakat, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Rp 1.000 per hari tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan mayoritas pesantren telah berusia sangat tua dan kondisi bangunannya rawan. Dia menuturkan Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur telah berdiri sejak masa pra-kemerdekaan.

Sementara, kata dia, tidak semua pesantren memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk merehabilitasi bangunannya. Sehingga, pondok pesantren (ponpes) kerap melakukan tambal sulam saat pembangunannya.

Cak Imin mendorong seluruh ponpes agar bisa lebih adaptif dalam menanggulangi kerawanan bangunannya. Cak Imin menekankan pentingnya penanggulangan untuk menjamin keselamatan santri dan mencegah terjadinya gedung roboh yang memakan korban jiwa seperti di Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti terkait kuota haji khusus yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas seperti tenaga medis, pengawas, hingga pendamping jemaah, malah dijual ke calon haji umum.

Hal itu diungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo berdasar pemeriksaan Sekjen Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (Asphurindo), M. Iqbal Muhajir, Selasa 7 Oktober 2025.

Pemeriksaan berlangsung hampir empat jam. Iqbal diberondong pertanyaan seputar dugaan jual-beli kuota petugas haji. Dia menerangkan, kuota petugas haji yang diperdagangkan bukan cuma melanggar aturan, tapi juga mengorbankan pelayanan jemaah.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 7 Oktober 2025:

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu.

Adapun SE tersebut mendorong aparatur sipil negara (ASN), pelajar, hingga masyarakat Jawa Barat untuk berdonasi Rp 1.000 per hari.

Menurut Purbaya, pemerintah pusat tidak pernah mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggalang donasi dari ASN) atau masyarakat, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Rp 1.000 per hari tersebut.

"Itu terserah kepada pemerintahnya dan terserah kepada warganya. Tapi dari pemerintah pusat, tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Jadi boleh saja kalau mau," kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

Selengkapnya...

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengungkapkan mayoritas pesantren telah berusia sangat tua dan kondisi bangunannya rawan.

Dia menuturkan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur telah berdiri sejak masa pra-kemerdekaan.

Sementara itu, kata dia, tidak semua pesantren memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk merehabilitasi bangunannya. Sehingga, pondok pesantren kerap melakukan tambal sulam saat pembangunannya.

"Pesantren sering menggunakan cara tambal sulam di dalam melaksanakan pembangunannya," kata Cak Imin usai bertemu Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Selasa 7 Oktober 2025.

Selengkapnya...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti terkait kuota haji khusus yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas seperti tenaga medis, pengawas, hingga pendamping jemaah, malah dijual ke calon haji umum.

Hal itu diungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo berdasar pemeriksaan Sekjen Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (Asphurindo), M. Iqbal Muhajir, Selasa 7 Oktober 2025.

Pemeriksaan berlangsung hampir empat jam. Iqbal diberondong pertanyaan seputar dugaan jual-beli kuota petugas haji.

"Terkait dengan jual-beli kuota petugas haji, penyidik juga menemukan adanya dugaan kuota-kuota haji yang seharusnya diperuntukkan untuk petugas ya seperti petugas pendamping, kemudian petugas kesehatan, ataupun pengawas, dan juga administrasi itu ternyata juga diperjual-belikan kepada calon jamaah. Artinyakan itu juga menyalahi ketentuan," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa 7 Oktober 2025.

Selengkapnya...