Menkum Persilakan Kubu Agus Suparmanto Gugat SK Kepengurusan PPP ke PTUN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas telah menandatangani Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Mardiono. Namun, Hal ini dikecam oleh kubu Agus Suparmanto, dan menyebut sebagai sebuah keputusan cacat.

Menanggapi hal tersebut, Menkum Supratman mempersilakan kubu Agus Suparmanto untuk menggugat SK yang telah dikeluarkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pemerintah sama sekali tidak mencampuri apa yang terjadi di urusan internal partai politik," ujar Supratman di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Dia menuturkan, Kemenkum mengesahkan kepengurusan PPP kubu Mardiono karena sejak awal kubu Agus Suparmanto maupun Mahkamah PPP telah menyatakan tidak ada permasalahan internal terkait kepengurusan tersebut.

Seperti dilansir dari Antara, pendaftaran kepengurusan PPP kubu Mardiono, lanjutnya, dilakukan pada Selasa (30/9/2025) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Kemudian pada Rabu (1/10/2025), Supratman menyebut telah menerima seluruh dokumen kepengurusan PPP secara lengkap dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

"Jam 10.00 pagi saya tanda tangan, tidak ada keberatan sama sekali," jelas Supratman.

Supratman juga menuturkan, tidak menerima pengaduan dari pihak mana pun atas pendaftaran kepengurusan yang dilakukan oleh kubu Mardiono sebelum SK diteken.

Agus pun kemudian menyerahkan SK kepengurusan PPP kepada Dirjen AHU untuk diambil Mardiono.

Setelah SK diambil, dia menuturkan, baru muncul pihak lain yang mendaftarkan kepengurusan sehingga menimbulkan masalah.

Supratman menegaskan, selama dokumen lengkap, SK akan diproses cepat sesuai transformasi layanan publik.

"Jadi kalau ada yang bilang SK-nya keluar terlalu cepat, malah terlalu lambat karena dulu kepengurusan Golkar saya keluarkan SK-nya dua jam setelah ditetapkan, PKB juga tiga jam setelahnya. Partai politik lainnya juga kami perlakukan sama," kata dia.

Sebelumnya,Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, yang mewakili kubu Agus Suparmanto, menolak SK tersebut.

"Sehubungan dengan terbitnya SK Menkum RI tentang kepengurusan PPP yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen, yang disampaikan Menkum RI hari ini di media, bersama ini kami sampaikan, bahwa kami bersama seluruh muktamirin dan kader PPP se-Indonesia menolak SK Menkum RI sebagaimana dimaksud," kata Romahurmuziy saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, menyebut SK tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi delapan poin yang disyaratkan oleh Permenkumham RI No. 34/2017.

Menurutnya, Pengajuan SK kepengurusan Mardiono tidak mendapatkan persyaratan poin 6 Permenkumham 34/2017. Yaitu, 'Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik'.

"Kami sudah memastikan kepada Mahkamah Partai yang dipimpin saudara Irfan Pulungan, bahwa mereka tidak menerbitkan surat untuk kepengurusan Mardiono," ujarnya.