Depan Anggota DPD, Wamensos Tegaskan Jumlah Sekolah Rakyat Akan Terus Bertambah

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan, sudah 100 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi secara bertahap sejak 14 Juli 2025, di mana kini jumlahnya sudah mencapai 165 titik.

Diperbarui 23 September 2025, 21:18 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • 165 Sekolah Rakyat telah beroperasi bertahap sejak 14 Juli 2025.
  • Presiden Prabowo menargetkan 500 Sekolah Rakyat, setiap Pemda minimal satu.
  • Sekolah Rakyat akan menampung 1.000 murid SD-SMA, fokus karakter dan vokasi.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan, sudah 100 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi secara bertahap sejak 14 Juli 2025, di mana kini jumlahnya sudah mencapai 165 titik.

Menurut dia, ke depan Sekolah Rakyat ditargetkan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Wamensos Agus saat Rapat Kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

"Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka," kata dia.

Agus menyebutkan, hal ini pun disambut antusias oleh para kepala daerah. Tak hanya mengajukan usulan, mereka juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

Namun, dia menyatakan Kemensos tidak berwenang menentukan jumlah Sekolah Rakyat yang akan beroperasi kelak. Semua tergantung arahan presiden yang sudah mematok target 500 Sekolah Rakyat.

"Perintah Pak Presiden setiap Pemda itu harus memiliki minimal satu Sekolah Rakyat," kata Agus.

 

Sekolah Rakyat Bakal Menampung 1.000 Murid

Agus Jabo mengatakan, nantinya setiap Sekolah Rakyat permanen bakal mampu menampung sebanyak 1.000 murid, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

"Dan Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini," ujar dia.

Agus juga menuturkan, Presiden Prabowo juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.

"Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orangtuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil," kata dia.

 

Respons DPD

Menyikapi hal ini, anggota Komite III DPD Aji Mirni Mawarni menyatakan sangat mendukung program Sekolah Rakyat. Dia berharap dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Kami mohon, kalau memang ada Sekolah Rakyat yang akan beroperasi maupun yang sudah beroperasi, mohon kami bisa dilibatkan supaya kami bisa membantu juga program pemerintah ini. Karena memang masih banyak daerah yang belum, pendidikannya masih jauh Pak, terutama di Kalimantan Timur," ujar Mawarni.

Dukungan juga disampaikan oleh Anggota Komite III Dapil Riau, Sewitri. Ia menyebut, para bupati serta walikota di wilayahnya siap berpartisipasi mensukseskan program Sekolah Rakyat.

"Jadi kita di Riau itu ada 12 kabupaten/kota. Dan sekarang itu baru satu yang ada sekolah rakyatnya. Tetapi kepala-kepala daerah yang ada di Provinsi Riau siap untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Dan untuk lahan ataupun gedung mereka sudah siap. Jadi tinggal tindak lanjut kita dari Kemensos dan pemerintah pusat," kata Sewitri.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6