Jelang Muktamar, PPP Diminta Membuka Diri Bagi Sosok Baru

Liputan6.com, Jakarta - Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (SILATNAS) Ulama’il Ka’bah ke-1 digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Senin (8/9/2025). Hadir dalam acara tersebut Pimpinan Majelis, Mahkamah dan sejumlah organisatoris DPP hingga DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Majelis Syariah, KH. Fadlolan Musyaffa menyampaikan, hasil dari pertemuan tersebut adalah meminta Muhammad Mardiono tak maju sebagai calon Ketua Umum PPP dalam Muktamar X PPP.

"Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para Ulama dan Para Kyai dari seluruh Indonesia meminta dengan hormat kepada Sdr. H.M. Mardiono untuk berbesar hati agar tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum pada Muktamar X tahun 2025," kata Kiai Fadlolan saat membacakan pernyataan sikap dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional (SILATNAS) Ulama’il Ka’bah ke-1 seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Kiai Fadlolan menyerukan, kepada seluruh komponen DPP, DPW dan DPC PPP se-Indonesia untuk tidak lagi mengusung Mardiono dalam bursa pencalonan Ketua Umum PPP pada Muktamar X tahun 2025. Alasannya, yang bersangkutan dianggap tidak perform saat menahkodai partai pada Pemilu 2024.

Di sisi lain, kepemimpinan Mardiono juga dinilai penanda untuk kali pertama PPP tak lolos ke Senayan. Hal itu menjadi pukulan telak bagi para fungsionaris dan 5,8 juta pemilih PPP di seluruh Indonesia.

"Mardiono juga tak melaksanakan kepemimpinan yang berlandaskan prinsip kolektif-kolegial. Hal itu ditandai dengan tidak dibentuknya Lajnah Penetapan Caleg (LPC) yang merupakan perintah AD/ART," sebut Kiai Fadlolan.

Kiai Fadlolan membeberkan, Mardiono juga disebut abai terhadap 4 saran majelis PPP yang terkait Pencalegan, Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Penetapan Pilpres, dan Percepatan Muktamar.

"Tidak dilaksanakannya keputusan dan rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS II) PPP pada tanggal 13 – 15 Desember 2024 di Jakarta sebagai forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar yang semestinya disosialisasikan kepada DPW dan DPC PPP di seluruh Indonesia," ucap Fadlolan.

"Mardiono juga dinilai abai terhadap seruan pimpinan majelis PPP untuk menjaga soliditas organisasi agar Muktamar berjalan dengan baik serta menghindari segala hal yang dapat menimbulkan bibit-bibit perpecahan," imbuh dia.

Kiai Fadlolan berharap, hasil dari forum Silatnas dapat menyerukan agar PPP terbuka bagi para tokoh terbaik bangsa yang ingin mengabdi di partai berlambang Kakbah.

"Agar PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar kader PPP, yang memiliki niat untuk bergabung dan mengabdikan diri serta siap berjuang sungguh-sungguh bersama PPP baik dalam posisi Ketua Umum maupun posisi lainnya," dia menutup.

Di sisi lain, DPC PPP Kabupaten Lamongan membulatkan suara dukungan untuk Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030.

“Hasil Muskercab ini sah dan telah ditandatangani bersama. Keputusan mendukung Pak Mardiono adalah hasil musyawarah mufakat seluruh peserta, bukan keputusan sepihak,” kata M. Zainul Arifin seperti dikutip dari siaran pers.

Zainul menceritakan, Muskercab berjalan dinamis. Namun hal itu tidak mempengaruhi keputusan dan tetap satu suara untuk mendukung Mardiono yang dinilai sudah memberikan yang terbaik untuk partai menuju Muktamar ke-10 PPP akhir September di Jakarta.

“Kalau ada kekurangan jangan menyalahkan Pak Mardiono,” jelas Zainul.

Zainul juga menyatakan keyakinannya bahwa Mardiono akan kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP.

“Saya yakin Pak Mardiono akan kembali memimpin PPP. Sebelum menjatuhkan pilihan, saya sudah bermunajat agar keputusan ini membawa kebaikan bagi PPP ke depan,” dia menandasi.