Daftar 6 Perusahaan yang Akan Diperiksa Kejagung Terkait Beras Oplosan

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melayangkan panggilan terhadap enam perusahaan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran alias beras oplosan pada Senin, 28 Juli 2025.

"Yang jelas penyidik sudah melakukan pemanggilan pada hari Rabu kemarin untuk terkait dengan beras oplosan terhadap enam perusahaan yang kami sebut kemarin," tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).

Daftar enam produsen beras tersebut yakni, PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, PT Sentosa Umar Utama Lestari (Jafa Group).

"Karena ini ditangani oleh tim P3TPK dan ada di bawah Gedung Bundar, kan kewenangannya terkait dengan tindak pidana korupsi dan perekonomian. Tapi materi dalam pelaksanaannya, apa memang indikasi sangat kuat ke sana (korupsi), nanti pelaksanaan tetap berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim dari Satgas Pangan Mabes Polri, dan juga dari Gugus Ketahanan Pangan dari TNI," jelas dia.

Anang menyatakan, nantinya penyidik juga akan mengusut kasus beras oplosan lewat keterangan berbagai pihak terkait, tidak terkecuali penyelenggara negara dalam rangka mendalami kasus beras oplosan. Pengembangan perkara pun dapat dilakukan berdasarkan temuan di lapangan.

"Mungkin di situ ada pihak misalnya dari Kementerian Pertanian, misalkan juga dari Bulog nantinya kan. Misalkan juga ada dari Badan Pangan Nasional, bisa juga semua bisa berkembang. Tapi kan sementara untuk keterangan-keterangan, masukan-masukan. Dan bukan tidak mungkin, lebih di luar enam perusahaan (yang dipanggil) pun bisa jadi," Anang menandaskan.

Kejagung mengirimkan sinyal untuk mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan lain terjerat dalam kasus tersebut. Namun saat ini, Kejagung bakal fokus memeriksa enam produsen beras telah dilayangkan pada Rabu, 23 Juli 2025. Pihaknya berharap semua pihak hadir pada Senin, 28 Juli 2025.

"Yang jelas untuk saat ini tim Satgasus memanggil enam perusahaan tersebut dulu. Nanti perkembangan ada lebih, nanti kita lihat sendiri perkembangan penyelidikan, tapi fokusnya sekarang pemanggilan terhadap enam perusahaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Anang juga menyampaikan, penyelidikan tersebut menjadi tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Telah melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan Harga Eceran Tertinggi, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk keperluan tersebut Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan terhadap enam perusahaan," tutur Anang.

Kejagung menyatakan pengusutan kasus ini dilakukan untuk mengembalikan distribusi penjualan beras sesuai aturan.

"Tujuan dari proses hukum yang kita lakukan itu dengan harapan ke depannya dapat mengembalikan proses atau ekosistem distribusi, dan penjualan beras dilaksanakan dengan sesuai ketentuan," jelas dia.

Menurutnya, pengusutan kasus beras oplosan di Kejagung masih tahap penyelidikan, sehingga nantinya akan ada komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Pangan Polri serta Gugus Ketahanan Pangan TNI yang turut menangani perkara serupa.

"Ini sedang didalami, makanya kita tetap dalam pelaksanaan tugas akan berkomunikasi dan berkoordinasi," kata Anang.