Soal Lokasi Tambang Dekat Wilayah Wisata, Pakar Ingatkan Pembangunan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Stj Budi Santoso, bersuara soal keputusan pemerintah untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut dia, keputusan pemerintah sudah tepat dan melalui berbagai macam pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Keputusan semacam ini seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, bukan sekadar menuruti desakan pihak tertentu, karena menyangkut kepastian berusaha di sektor pertambangan," kata Budi seperti dikutip dari keterangan diterima, Kamis (12/6/2025).

Dari sudut pandang geologi, Budi menjelaskan kawasan wisata utama Raja Ampat memang tersusun dari batu gamping 'Formasi Waigeo' yang mengalami pengangkatan dari dasar laut dan selanjutnya mengalami proses kartisifikasi membentuk gugusan pulau yang indah.

Namun belum ada data yang mengonfirmasi, apakah di bawah endapan batu gamping tersebut tersusun oleh komplek batuan ultramafik yang berpotensi menjadi batuan asal pembentuk endapan nikel laterit.

"Secara geologis, potensi endapan nikel laterit justru berkembang berada di area lokasi IUP-IUP yang sedang berkegiatan dan beberapa area di sekitarnya," ujar Presiden Direktur PT. Geofix Indonesia.

Oleh sebab itu, Budi menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data ilmiah dalam mengelola pertambangan nikel di kawasan tersebut. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk lebih transparan dalam menyampaikan kepatuhannya terhadap berbagai regulasi yang ada, sesuai dengan standar tata kelola internasional yang berlaku.

Sebagai pihak berpengalaman selama 29 tahun di dunia tambang, Budi mengamini pengelolaan sumber daya mineral terkadang bisa beririsan dengan kawasan wisata atau pun kawasan dengan peruntukan lain yang memerlukan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Karenanya harus diimplementasi secara konsisten praktik pertambangan yang baik atau good mining practices serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola serta keberlanjutan.

"Dengan pendekatan ilmiah yang tepat dan dialog yang konstruktif, kita dapat menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak, sehingga pengelolaan sumber daya alam di kawasan ini berkelanjutan,” dia menandasi.