Polemik Tambang di Raja Ampat, Komisi XII DPR Bakal Sambangi Perusahaan Terkait

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengaku prihatin atas polemik di Raja Ampat oleh aktivitas pertambangan nikel. Dia berencana mengunjungi langsung lokasi tambang dan bertemu dengan perusahaan pertambangan terkait.

“Saya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi regulasi lingkungan dan tidak merugikan masyarakat, kalau hal tersebut terbukti dilanggar, tentu kami akan meminta pihak berwenang segera menutup operasi kegiatan pertambangan tersebut,” kata Ratna seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (7/6/2025).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti pentingnya melibatkan akademisi dalam mengevaluasi dampak lingkungan dari investasi industri ekstraktif.

“Pemerintah perlu melibatkan pakar dan akademisi untuk menghitung secara cermat dampak ekologis yang ditimbulkan, ada banyak pakar green economy di Indonesia. Tentu akan sangat rugi pemerintah kalau membuat perencanaan tanpa melibatkan para ekspertis ini," lanjut Ratna.

Ratna mewanti, kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat menimbulkan kerugian ekonomi lebih besar. Ia pun mendorong pemerintah dan perusahaan tambang dapat bekerja sama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tambang.

"Jangan hanya menggunakan dalih hilirisasi untuk mengabaikan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan. Kerusakan alam yang terjadi dapat mengurangi potensi ekonomi jangka panjang, seperti sektor pariwisata perikanan, bahkan berkontribusi besar untuk kerusakan ekosistem yg mengancam keberlangsungan seluruh makhluk hidup di dalamnya," dia menandasi.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memutuskan untuk menyetop sementara operasi tambang nikel PT Gag Nikel selaku anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Putusan ini dikeluarkan usai adanya laporan kegiatan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, yang diduga telah merusak ekosistem setempat.

"Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba, untuk status daripada IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Gag yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya," ujar Bahlil di kantornya, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Penghentian izin operasi ini dilakukan sembari menunggu hasil pengawasan dan verifikasi tim di lapangan. Bahlil pun mengaku, dirinya dalam waktu dekat ini akan menyambangi Papua Barat Daya untuk melakukan peninjauan ke sejumlah titik.

"Melarang itu bukan seterusnya, untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu. Sampai menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya," kata Bahlil.