HNW Usul RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Atur Haji Furoda

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong agar ada aturan khusus mengenai haji furoda dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Usulan tersebut merespons tidak terbitnya visa furoda bagi jemaah Indonesia.

"Kita akan mencoba untuk membuat regulasi yang tidak menyusahkan semua pihak tapi memberikan keleluasaan bagi jemaah mereka bisa berangkat kalau memang ada,” ujar HNW pada wartawan, Selasa (3/6/2025). 

Meski termasuk haji non-kuota, namun HNW mengingatkan bahwa haji furoda tetap harus memiliki regulasi yang mengatur, supaya ada kepastian bagi jemaah bisa berangkat atau tidak.

"Ini ada usulan dimasukkan dalam regulasi mereka tetap masuk dalam kepastian tentang mendapatkannya sehingga tidak menimbulkan kerugian-kerugian," kata dia.

Selain itu, PKS juga mengusulkan batas maksimal kuota haji khusus (ONH Plus) sebesar 8 persen dari total kuota haji nasional.

"Jadi yang reguler 92 persen, kalau usulan PKS untuk khusus maksimal 8 persen. Tidak lebih dari itu supaya daftar tunggu terbanyak kan di reguler sebenarnya, kalau ONH Plus lebih 8 persen maka akan memunculkan ketidakadilan," pungkasnya.   

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait penerbitan visa furoda.

"Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut," kata Hilman di Makkah, Minggu (1/6/2025).

"Sampai saat ini Kementerian Agama belum mendapat informasi apa apapun," sambungnya.

Senada, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan bahwa haji furoda bukanlah tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Ia menerangkan bahwa furoda adalah visa khusus yang dikeluarkan otoritas Arab Saudi non-kuota, bukan berasal dari kuota haji reguler maupun haji khusus.

"Dia dibeli langsung oleh travel dan sebagainya, sama sekali tidak ada tanggung jawab pemerintah. Dia komersil atau hubungan langsung antara Kedubes Arab Saudi dan travel. Jadi, itu B2G, tidak menjadi tanggung jawab kita," ujarnya dalam kesempatan berbeda.

Beredarnya pesan tersebut menunjukkan bahwa haji furoda masih rentan jadi modus penipuan travel untuk jemaah haji. Ia pun mewanti-wanti agar calon jemaah haji tidak tertipu dengan hal itu.

"Kami dengan sudah ada yang nyetor ke pihak-pihak tertentu, bahkan nyetor ke pihak oknum-oknum di pemerintahan supaya bisa dapat haji furoda, padahal aturannya sudah jelas. Kalau ada yang seperti itu, segera laporkan saja," katanya lagi.