Sidak Dapur Umum MBG di Singaparna, KPAI Temukan SPPG Belum Dibayar hingga Rp1 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya tunggakan dana program makan bergizi gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat hingga Rp1 miliar. Temuan itu didapat saat KPAI meninjau dapur umum program MBG di Singaparna beberapa waktu lalu.

"Benar, ketika KPAI melakukan pengawasan di salah satu SPPG Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasik. Kepala SPPG menyampaikan ke saya bahwa ada tunggakan hampir Rp1 miliar belum dibayar oleh BGN (Badan Gizi Nasional)," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (19/5/2025).

Saat ditanya terkait sejak kapan SPPG tersebut belum menerima dana operasional MBG, Jasra mengaku hal itu masih menjadi materi pendalaman KPAI. Dia memastikan, laporan itu akan dikonfirmasi ke pihak terkait, yaitu BGN agar mendapatkan informasi yang utuh.

"KPAI masih mendetillkan, tapi benar informasi yang kita dapatkan bahwa SPPG belum mendapatkan bayaran," jelas Jasra.

Jasra menambahkan, selain soal tunggakan dana operasional MBG, KPAI juga menemukan hal lain terkait pelaksanaan program MBG di Singaparna, khususnya di SMUN 2 Singaparna.

"Kami temukan sekolah tersebut belum menyediakan sabun cuci tangan di wastafel. Kemudian alat makan yang telah di gunakan dalam penyajian MBG tidak memiliki tempat sementara yang baik, sebelum diambil pihak SPPG, sehingga alat dan sisa makanan tidak terawat dengan baik," ungkap dia.

Jasra menyarankan, perlu pemilahan penyajian makanan, karena ada anak-anak yang alergi makanan tertentu. Terakhir, diperlukan pula variasi menu MBG.

"Anak-anak jenuh dengan menu yang ada dan meminta variasi menu, sehingga menjadi persoalan saat di konsumsi anak," kata dia menandasi.

Sementara itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Juru bicara Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

“Tentu kita mengevaluasi pelaksanaan selama 5 bulan. Ada catatan-catatan kecil, kejadian-kejadian. Yang pertama, tentu mewakili pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kemudian menjadikan kejadian-kejadian tersebut sebagai catatan perbaikan,” kata Prasetyo dalam wawancara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5).

“Kita berkomitmen tadi untuk tidak boleh lagi ada kejadian yang terulang. Maka semua kita evaluasi, semua kita perbaiki, mana yang harus kita berikan atensi lebih. Tadi kita rapat bersama-sama.”

Rapat koordinasi lintas kementerian juga sudah dilaksanakan guna memastikan program yang menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat ini berjalan sesuai target dan aman.

“Rapat tadi pagi juga membicarakan mengenai koordinasi untuk mempercepat dan memastikan bahwa target pemerintah untuk secepatnya, sebanyak-banyaknya penerima manfaat makan bergizi ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini membutuhkan kerja sama dengan semua lintas kementerian,” ungkapnya.

Selain mengevaluasi insiden, pemerintah juga memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program hingga akhir tahun.

“Sudah dianggarkan, sebagaimana Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa salah satu realokasi dari APBN kita adalah untuk penambahan makan bergizi,” jelas dia.