Sejumlah PAC asal Banten Sampaikan Inspirasi ke DPP PDIP Jelang Kongres

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah PAC PDI Perjuangan dari wilayah Banten mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025. Adapun yang hadir adalah Ketua PAC Warunggunung, Asep Safrudin, Ketua PAC Rangkas Bitung, Budi dan Ketua PAC Cibeber, Ade Ayi Supriatna.

"Hari ini kami datang bersama beberapa ketua PAC dari dapil Banten I (Lebak-Pandeglang) membawa berkas aspirasi dari masyarakat kepada Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," kata Asep seusai menyerahkan berkas dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/5/025).

Dia bersama yang lainnya, mengaku datang secara mandiri dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

"Kami datang atas kesadaran kolektifitas dan mandiri. Selain tugasnya sebagai kader partai yang harus tetap solid bergerak menjaga marwah dan membumikan program partai, jika dirasa ada yang tidak sesuai dengan ideologi partai, maka kami akan menyampaikan laporan dan aspirasi kepada DPP Partai (PDIP)," tutur Asep.

Adapun tujuan spesifiknya salah satunya adalah mengembalikan hak Tia Rahmania yang sudah menang di pengadilan.

"Perintah pengadilan sudah jelas, untuk tunduk dan patuh. Putusan mengenai pemecatan Tia Rahmania dari mahkamah partai dan DPP partai sudah di batalkan," kata dia.

"Jadi DPP Harus obyektif, profesional dan bijak dalam mengambil keputusan," pungkasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saeful Hidayat merespons soal Putusan PN Jakarta Pusat No 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus yang berisi kemenangan dari Eks anggota DPR dari PDIP, Tia Rahmania, dalam gugatan terhadap Mahkamah PDIP yang menganggap ada penggelembungan suara di Pileg 2024 sehingga posisinya digantikan kader yang lain, Bonnie Triyana.

Menurut Djarot, putusan tersebut sudah lama dan yang bersangkutan pun udah dipecat. Namun demikian, jika Tia ingin memperbaiki namanya dihadapan para kader maka hal itu dipersilakan saat kongres.

"Kalau beliau mau rehabilitasi itu bisa nanti di kongres, silahkan," kata Djarot saat ditemui di Universitas Borobudur Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Meski dipersilakan melakukan rehabilitas di Kongres, namun Djarot menegaskan statusnya bukan kembali menjadi kader karena sudah dipecat. 

"Tapi statusnya yang bersangkutan itu bukan menjadi anggota PDIP karena sudah dipecat," jelas Djarot.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyatakan putusan PN Jakpus terkait Tia sudah dikeluarkan sejak tanggal 20 Februari 2025. Artinya, sudah berlalu hampir 2 bulan.

Menurut Guntur, pihak yang digugat juga sudah mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 20 Maret 2025. Sebab Putusan PN Jakarta Pusat No 603 itu belum berkekuatan hukum tetap atau belum inkracht.

"Semestinya masalah perselihan di internal partai diselesaikan di Mahkamah Partai sesuai dengan UU No 2 tentang Partai Politik tahun 2011 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Dan ayat (2) menyebutkan lembaga yang bisa menyelesaikan internal Partai Politik disebut Mahkamah Partai atau sebutan lain. Dalam pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan ayat (1) juga disebutkan "Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai", jelas Guntur.

Guntur menyatakan, seharusnya segala perselisihan internal diselesaikan di internal Partai. Maka dari itu dia merasa heran mengapa pergantian antar waktu (PAW) partai lain berjalan aman namun terhadap PDIP dipermasalahkan.

"PAW-PAW di parpol-parpol lain aman-aman saja karena alasan pemberhentian, kok PDI Perjuangan yang diobok-obok ini ada apa?," dia menandasi.