Penjelasan Baleg DPR soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas

Menyoroti RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan — Anggota Baleg DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (kiri) bersama mantan Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow saat diskusi bertajuk “RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/10). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek merespons kabar revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024.

Dia mengakui revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu. Meski masuk Prolegnas prioritas, namun Awiek menegaskan belum tentu seluruh undang-undang itu akan dibahas.

"Prolegnas prioritas itu banyak ada 47, tiap tahun ngapain dihapus biasa saja Prolegnas prioritas, tetapi Prolegnas prioritas tidak harus dibahas," kata Awiek saat dikonfirmasi, Rabu (3/4/2024).

Awiek memastikan, tidak ada rencana membahas revisi UU MD3. Apalagi saat ini DPR sudah memasuki masa reses.

"Tapi bisa dibahas sewaktu-waktu sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg karena besok sudah reses," tegas dia.

Saat ini juga belum ada dinamika politik di DPR yang mendorong pembahasan revisi UU MD3. Di Baleg tidak ada pembicaraan untuk merevisi UU MD3.

"Sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg dan tidak ada pembicaraan ke arah sana," imbuh Awiek.

Selama tahun 2022, kinerja DPR RI dinilai belum berada pada standar ideal. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi mengkritisi kinerja Legislasi DPR yang baru mengesahkan 3 dari 40 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2022.

2 dari 3 halaman

Bukan untuk Rebut Kursi Ketua DPR

Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/3/2024). (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengklaim revisi UU MD3 telah masuk ke prolegnas tujuannya bukan untuk merebut kursi ketua DPR. Melainkan agar melepaskan posisi DPRD, sehingga nanti UU menjadi MD2.

“Kalaupun itu benar, dan ternyata itu informasi benar, itu dalam rangka perbaikan kinerja seperti MPR, DPR, DPD, dan itu sebetulnya MD2, karena DPRD sudah tidak diatur dan sudah masuk undang-undang pemerintah daerah,” kata Doli kepada awak media, di Jakarta, seperti dikutip Selasa (2/4/2024).

“Bisa jadi gagasan muncul revisi MD3 muncul karena untuk mengubah menjadi MD2. Karena DPRD sudah diatur di Undang-undang daerah. Kami di Komisi II, rancangan Undang-undang paket politik, atau Omnibus Law Politic, kami mendorong Undang-undang tentang DPRD,” tambahnya.

Meski demikian, Doli menyatakan dirinya akan mengecek secara langsung terkait UU MD3 yang telah masuk ke prolegnas. Karena dirinya belum mengetahui detail terkait proses pengajuan aturan tersebut.

“Coba saya cek nanti. Karena begini, kan di DPR dari awal pertama masuk diminta menyusun daftar Prolegnas Undang-undang apa saja yang perlu direvisi, dilakukan penyempurnaan atau Undang-undang yang baru selama lima tahun,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Puan Maharani Pastikan Tak Ada Wacana Revisi UU MD3

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pimpinan DPR kompak dan tak pernah ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Ia mengklaim semua pimpinan DPR sepakat yang akan menduduki kursi Ketua DPR ke depan adalah partai politik pemenang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024.

“Kita kompak. Pak Dasco malah bilang enggak dengar (ada revisi), kita kompak dan kita menghargai bahwa UU MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai dilaksanakan dan dihargai di proses yang ada di DPR,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (28/3/2024).

Politikus PDIP ini menegaskan tak pernah ada wacana revisi UU MD3. Selain itu, DPR akan melaksanakan sesuai undang-undang yang ada.

“Jadi proses Pemilu sudah berjalan, UU MD3 harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya dan enggak pernah dengar ya Pak Dasco ya? Gak pernah dengar ada hal itu,” kata dia.

“Enggak ada (revisi),” sambungnya.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Menteri AHY Bagikan Lima Sertifikat Tanah Wakaf di Masjid Sabilul Huda Jakarta

Seorang penumpang membawa barang-barangnya setelah turun dari kapal di pelabuhan Perak di Surabaya pada 3 April 2024. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/4/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
UU MD3
Baleg DPR
Prolegnas Prioritas