Lebih dari 626 Ribu Petugas Pemilu 2024 Dapat Layanan Fasilitas Kesehatan JKN

Rizzky menjelaskan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas Pemilu 2024 sudah diatur dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

"Terkait Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024," jelasnya.

Rizzky juga mengatakan, hasil skrining riwayat kesehatan menujukkan bahwa ada 6.427.796 (94,17%) petugas Pemilu 2024 yang tidak berisiko penyakit.

"Meski hasil skrining riwayat kesehatan mereka tidak bermasalah, namun tetap ada sebagian dari mereka yang tetap harus mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi," katanya.

Rizzky membeberkan, terdapat total 547.721 orang petugas Pemilu 2024 yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan dengan total jumlah kunjungan 769.765 kunjungan.

"Adapun rinciannya, ada 433.270 petugas Pemilu 2024 yang mengakses layanan kesehatan di FKTP dengan jumlah kunjungan 557.435 kunjungan," bebernya.

"Sementara di FKRTL, ada 114.451 petugas Pemilu 2024 yang mengakses layanan kesehatan dengan jumlah kunjungan 212.330 kunjungan," imbuh Rizzky.

Rizzky mengatakan bahwa petugas Pemilu 2024 yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Ia menyebut, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu 2024.

"Selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan," katanya.

Rizzky mengingatkan, terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatan dijamin BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan, pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif. 

"Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan,” ujarnya.

(*)