Sukses

Polri Pastikan Pengawasan dan Pengaman Melekat saat Pemilu 2024

Kepolisian RI (Polri) memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) akan berjalan lancar, aman, tertib dan kondusif.

Liputan6.com - Memilih untuk Indonesia #PemiluDamai2024. Kepolisian RI (Polri) memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) akan berjalan lancar, aman, tertib dan kondusif. Bersama jajaran Polda dan Polres seluruh Indonesia, Polri pun telah memetakkan potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan geografis Pemilu 2024.

Langkah itu dibungkus dalam operasi bernama Operasi Mantap Brata 2024. Operasi yang digelar selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 tersebut melibatkan ribuan personel yang ditempatkan di seluruh wilayah Tanah Air.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan bahwa dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat baik melalui bhabinkamtibmas patroli perintis presisi dan asistensi seluruh personel memberikan rasa aman sekaligus melancarkan gelaran pesta demokrasi.

"Kami pun bekerja sama dengan seluruh stakeholder seperti TNI, Pemda, KPU dan Bawaslu termasuk seluruh elemen masyarakat.Jadi kolaborasi dan tanggjung jawab bersama,” katanya beberapa waktu lalu.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Satgas yang Dilibatkan

Untuk menjamin keamanan Pemilu 2024, beberapa satuan tugas (Satgas) Polri pun dilibatkan, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Polda 7 Satgas dan Polres sebanyak 6 Satgas.

Dalam pelaksanaannya juga dikerahkan beberapa satuan kerja (satker) Polri, di antaranya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), Baharkam, Badan Pemelihara Keamanan (Bahaekam), Korps Brigade Mobil (Brimob), Staf Kapolri bidang Logisti (Slog), Divisi Humas, Divisi TIK Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Divisi Hubungan Internasional (Hubinter), Staf Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri.

Satgas-satgas itu terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops.

"Seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu,” ujar Sandi.

Ia menyebut, secara umum potensi permasalahan tersebut dibagi pada tiga aspek, yakni penyelenggaraan, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih. Sandi mengungkapkan, kekuatan Polri pun akan berbeda-beda baik personal maupun sarana dan prasarana di setiap aspek tersebut.

"Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu," sebut Sandi.

3 dari 4 halaman

Koordinasi Melekat di Daerah

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyiagakan dan menyebar 1.423 personil untuk melakukan penjagaan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu (14/2/2023). Mereka pun diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Achmad Kartiko menjelaskan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang artinya, pihaknya sudah makin matang dalam memastikan kesiapan pengamanan, termasuk administrasi, anggaran, personel, cara bertindak.

"Sampai saat ini tidak ada kendala terkait situasi kamtibmas. Terus dipertahankan, sehingga situasi di Aceh aman dan kondusif. Laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan kebanggaan demi suksesnya Pemilu 2024 di Provinsi Aceh," jelasnya.

Sementara dari wilayah Sumatera Selatan, Polda setempat bersama TNI menerjunkan sebanyak 62.539 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) Pengamanan TPS (Pam TPS). Mereka yang bertugas mulai hari ini, Senin (12/2/2024) hingga Jumat (16/2/2024) tersebut disebar ke 25.985 TPS di seluruh Sumsel.

“Seluruh pasukan telah dibekali berbagai pengetahuan kepada siapa mereka akan melaporkan dan bertanggung jawab,” ujar Rachmad.

Mereka bergabung dengan pasukan pengamanan yang terdiri dari TNI dan Satuan Pelindung Masyarakat (Satlinmas). Total ada 10.059 personel, terdiri dari 2.163 personel Polda Sumsel, 7.896 personel polres/polrestabes se-Sumsel, 510 personel TNI, dan 51.970 personel Satlinmas.

Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal A Rachmad Wibowo pun mengingatkan anggotanya yang bertugas untuk memperkuat koordinasi dengan pihak terkait yang terlibat di tempat tugas masing-masing.

4 dari 4 halaman

PTPS Punya Kendali Penuh

Dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, selain aparat keamanan yang disiagakan, peran Pengawas TPS (PTPS) juga ekstra penting. Di Jakarta Barat misalnya, PTPS sejak Senin (12/2/2024) terus mengawasi berbagai potensi gangguan. Petugas di wilayah ini menguatkan kewaspadaan dari terjadinya kampanye dan indikasi adanya politik uang di TPS dan sekitarnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Barat Abdul Roup menegaskan jika PTPS memiliki kendali penuh untuk melakukan pengawasan terkait kedua hal itu di sekitar TPS.

"Mereka mempunyai kontrol di sekitar TPS. Di tiap-tiap TPS mereka akan kontrol begitu," katanya.

Jika petugs menemukan indikasi, maka akan langsung dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kecamatan. Laporan tersebut nantinya akan didalami sebelum diputuskan memenuhi unsur pelanggaran, kampanye atau politik uang.

Baik Sandi Nugroho, Achmad Kartiko, Rachmad Wibowo dan Abdul Roup pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan suasana kondusif SAAT pencoblosan hingga terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif.

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.