Dikritik Cak Imin, Pembelian Alutsista Dinilai Normal Meski Negara Sedang Tak Berperang

Alutsista HUT TNI — Rencananya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menghadiri puncak acara pada Kamis, 5 Oktober 2023. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bicara terkait kebijakan pemerintah yang melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) padahal tidak membutuhkannya.

Cak Imin mengaku heran dengan pertimbangan negara yang rela utang triliunan rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.

Hal itu pun ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Teddy menilai kritikan dari paslon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md tak perlu terlalu ditanggapi.

"Sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara serius kritikan kubu 01 dan 03 terkait pembelian alutsista. Karena normalnya di negara mana pun di dunia ini menyediakan yang namanya alutsista," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).

Menurut Teddy, itu adalah hal yang sangat biasa, normal, namun mendadak dianggap tidak normal oleh kubu lain, demi kebutuhan kampanye.

"Ini sama seperti ada orang bertanya, untuk apa menyediakan payung dirumah, kan tidak hujan? Kalau dijelaskan secara serius malah terlihat bodoh, karena ini pengetahuan yang sangat umum yang tidak perlu jawaban maupun penjelasan," ucap dia.

"Ketika dijawab: 'Karena ketika hujan, kita tidak bisa keluar rumah untuk membeli payung', terlihat sangat bodoh kan? Ketidaktahuan kubu 01 dan 03 akan sesuatu yang umum dan normal, bukan menjadi tanggungjawab kubu 02. Karena itu, sampaikan secukupnya saja, bahwa dalam bernegara, pengadaan alutsista itu hal yang sangat normal dan wajib," jelas Teddy.

TNI Angkatan Laut (AL) memperkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan menambahkan dua kapal perang yang diproduksi di galangan kapal di Batam.

2 dari 3 halaman

Kata Cak Imin soal Beli Alutsista

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta para saksi yang ditempatkan di TPS harus memiliki karakter bawel untuk mencegah kecurangan. (Liputan6.com/Pramita)

Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanyakan kebijakan pemerintah yang melakukan pengadaan alutsista ketika sedang tidak dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan aat bertemu dengan para petani dalam acara "Nitip Gus" di area sawah kawasan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu 3 Januari 2024.

Cak Imin heran dengan pertimbangan negara yang rela utang triliunan rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.

Padahal, menurut dia, banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, misalnya memberikan alat pertanian untuk para petani agar bisa memproduksi bahan pangan.

"Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian," kata Cak Imin di hadapan para petani.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyinggung ratusan triliun anggaran negara untuk membayar utang. Dia menyebut, sebagian utang pemerintah untuk membeli alutsista.

"Kita punya uang setahun itu Rp3.000 triliun, cash, fresh, tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Itu berarti Rp 490-an triliun untuk utang. Itu berarti tinggal Rp2.500-an triliun sisanya. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tidak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," tandas Cak Imin.

3 dari 3 halaman

Penarikan Utang di 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan atau penarikan utang tercatat sebesar Rp407 triliun, turun 41,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

"Dibandingkan tahun 2022, di mana pembiayaan utang mencapai Rp 696 triliun, realisasi 2023 kemarin pembiayaan turun 41,5 persen," kata Sri Mulyani.

Selain itu, realisasi pembiayaan utang juga berada di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang direncanakan sebesar Rp 696,3 triliun. Artinya, realisasi hanya sebesar 58,4 persen dari target.

Adapun dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang dipatok sebesar Rp 421,2 triliun, realisasi pembiayaan utang sebesar 96,6 persen terhadap Perpres.

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp308,7 triliun serta pinjaman Rp98,2 triliun.

Realisasi SBN turun 53,1 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp658,8 triliun. Sementara realisasi pinjaman naik 164 persen dari Rp37,2 triliun pada tahun lalu.

"Jadi, secara keseluruhan, SBN neto turun tapi pinjaman agak naik, dan total pembiayaan kita turunnya 41,5 persen," jelas Menkeu Sri.