Eks Irjen Kementerian ESDM Ahkmad Syakhroza Dicecar soal Pembayaran Dana Tukin Fiktif

Pegawai Kementerian ESDM — Sembilan tersangka kasus dugaan korupsi terkait manipulasi dana tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2023). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Inspektur Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Akhmad Syakhroza dalam kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian ESDM. Akhmad diperiksa di gedung KPK pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Akhmad dicecar soal temuan pembayaran dana tukin fiktif. Akhmad diduga mengetahui adanya korupsi tukin pegawai Kementerian ESDM.

"Akhmad Syakhroza (Inspektur Jenderal Kementerian ESDM) saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pelaksanaan audit internal atas temuan pembayaran dana tukin fiktif di Kementerian ESDM," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).

Selain Akhmad, tim penyidik juga memeriksa pensiunan PNS, yakni mantan Bendahara Pengeluaran periode 2020-2021 pada Kementerian ESDM Abdullah dan Teten Sudjatmika selaku pihak swasta. Teten didalami soal penggunaan rekening bank pihak tertentu untuk menyimpan pencairan dana tukin. Sementara Abdullah diselisik soal manipulasi pencairan dana tukin.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan rancangan untuk manipulasi pencairan dana tukin," kata Ali.

KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus korupsi ini. Sepuluh orang tersebut yakni Subbagian Perbendaharaan/PPSPM Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, staf PPK Lernhard Febian Sirait, Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo, PPK Haryat Prasetyo, Operator SPM Beni Arianto.

Kemudian Penguji Tagihan Hendi, PPABP Rokhmat Annashikhah, Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine, serta Bendahar Pengeluaran Abdullah.

"Bermula dari adanya informasi masyarakat, KPK kemudian melakukan pengembangan penyelidikan serta memperoleh data dan informasi dari PPATK, BPKP, dan Kementerian Keuangan. Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti permulaan yang KPK temukan lalu dilanjutkan dengan menaikan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 10 orang sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia menjadi hakim agung pertama yang dijerat KPK atas dugaan suap penanganan perkara di MA.

2 dari 2 halaman

Awal Kasus Korupsi Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian ESDM

Kasus ini berawal saat Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja dengan total sebesar Rp221.924.938.176,00 selama 2020 hingga 2022.

Selama periode tersebut, para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Mineral yang sudah dijadikan tersangka ini diduga memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam proses pengajuan anggarannya, diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi. Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1.399.928.153 namun dibayarkan sebesar Rp29.003.205.373, atau terjadi selisih sebesar Rp27.603.277.720.

Selisih pembayaran tersebut diduga diterima dan dinikmati oleh para tersangka. Priyo Andi menerima Rp4,75 miliar, Novian Hari menerima Rp1 miliar, Lernhard menerima Rp10,8 miliar, Christa Handayani menerima Rp2,5 miliar, Haryat Prasetyo menerima Rp1,4 miliar.

Kemudian Beni Arianto menerima Rp4,1 miliar, Hendi menerima Rp1,4 miliar, Rokhmat Annashikhah menerima Rp1,6 miliar, Maria Febri menerima Rp900 juta, dan Abdullah menerima Rp350 juta.

Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 miliar dan dana taktis untuk operasional kegiatan kantor. Selanjutnya keperluan pribadi di antaranya untuk kerja sama umrah, sumbangan nikah, THR, pengobatan serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mess atlet, kendaraan dan logam mulia.

Atas perbuatannya para tersangka, disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Infografis Sejarah dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia — Infografis Journal Sejarah dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.(Liputan6.com/Abdillah)

Kementerian ESDM
Organisasi
Kementerian ESDM adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral.
Lihat Selengkapnya
Kementerian ESDM
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Tukin
Tunjangan Kinerja

Fachrur Rozie
Author
Aries Setiawan
Editor

Eks Irjen Kementerian ESDM Ahkmad Syakhroza Dicecar soal Pembayaran Dana Tukin Fiktif

Di Forum IEA Paris, Menteri ESDM Bahas Kebijakan Clean Cooking dan Kunci Sukses Transisi Energi

Orang Indonesia Perlu Edukasi Tekan Emisi Karbon, ESDM Berharap dari Sini

Hadiri Forum WEC di Belanda, Menteri ESDM Beberkan Upaya Transisi Energi dan Kurangi Emisi

Awal Kasus Korupsi Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian ESDM

Kementerian ESDM

Korupsi

KPK

Tukin

Tunjangan Kinerja

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Dikukuhkan Gelar Profesor Kehormatan dari Unissula

Kondisi Korban Begal di Bogor Belum Stabil, Keluarga Dorong Polisi Tangkap Pelaku

Cek Isi Pesan dengan Istri, Polisi Fokus Periksa HP Brigadir RAT yang Tewas Diduga Bunuh Diri

Prabowo: Kami Butuh Kekuatan NU

Gempa Hari Ini Minggu 28 April 2024 di Indonesia, Getarkan Wilayah Melonguane Sulut Bermagnitudo 3,9

Aktor Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

Prabowo-Gibran Hadiri Halalbihalal di Kantor PBNU, Disambut Gus Yahya

Ini yang Akan Dibahas PDIP dalam Rakernas Mendatang

Keluarga Brigadir RAT Terima Hasil Visum

Kalah Pilpres 2024, Anies Ingin Ide Perubahan Tetap Bisa Dilaksanakan

Menang Besar di Laga Pembuka Piala Thomas dan Uber 2024, PBSI: Jangan Lengah di Partai Kedua

Rupiah Tembus 16.200 per Dolar AS, Ini Saran Ekonom untuk Redam Dampak Depresiasi

Merasa Nyaman dengan Emil Dardak, Khofifah Minta Doa untuk Kembali Maju di Pilkada Jatim

Rumah BUMN Pekanbaru, Langkah Pasti Menteri BUMN dan Pertamina Berdayakan UMKM Lokal

24 Pebasket Muda Terpilih Jadi DBL Indonesia All-Star 2024, Ada yang Pecahkan Rekor Hat-trick

Kontroversi Sunat Perempuan, Bagaimana Pandangan Muhammadiyah?

Berau Coal Raih Penghargaan Usai Dukung Program Penurunan Stunting

Perkuat Konektivitas Penerbangan, AP II Dukung Penataan Bandara oleh Kemenhub

IU Buka Hari Kedua Konser di Indonesia Lewat Lagu Holssi: Keren Sekali Semuanya!

Selain Kejar Target 120 Juta Sertifikat Tanah, AHY Bidik Percepatan Reforma Agraria

Gempa M6.2 Garut, Ini Analisa Ahli Geologi Unsoed

Sederet Alasan Paket Bisa Terlambat atau Tidak Jadi Diantar, Salah Satunya Lupa Tulis RT/RW

Hasil Liga Inggris Tottenham vs Arsenal: Redam Kebangkitan Spurs, Meriam London Mantap di Posisi Puncak

Penanganan Infrastruktur Pertanian Jadi Prioritas Pascabanjir Lahar Dingin Semeru