Jaksa Jawab Eksepsi Johnny G. Plate: Dakwaan Telah Cermat dan Jelas

Liputan6.com, Jakarta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjawab nota keberatan atau eksepsi Johnny G. Plate terkait kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, yang telah disidangkan sebelumnya. Jaksa menyatakan bahwa dakwaan untuk terdakwa telah cermat dan jelas.

"Telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan. Telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan," ujar jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Jaksa menegaskan, pihaknya telah menguraikan semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan, dan menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana.

"Terhadap argumentasi hukum penasihat hukum sebagaimana alasan keberatan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum," jelas dia.

Kembali jaksa menyatakan, pihaknya telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap adanya pelanggaran ketentuan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Termasuk adanya fakta peran perbuatan terdakwa besama-sama dengan pelaku lainnya, yang akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Keberatan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya beralasan penuntut umum tidak bisa begitu saja menyatakan terdakwa bersama-sama Anang Achmad Latif dan kawan-kawan bersama-sama melanggar tujuh ketentuan hukum, sebagaimana dalam surat dakwaan karena terdakwa dengan Anang Ahmad Latif dkk masing-masing memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda, adalah sangat tidak beralasan," kata jaksa.

Menurut jaksa, kuasa hukum Johnny G. Plate tidak mencermati secara utuh materi surat dakwaan yang menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap suatu rangkaian peristiwa, yang memenuhi rumusan peran perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Termasuk keterkaitannya dengan pelaku lain yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah.

"Yang di antaranya perbuatan melawan hukum dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung pada 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022 hanya salah satu bagian dari peristiwa yang menjadi instrumen atau modus operandi untuk melakukan tipikor," urai jaksa.

Lebih lanjut, kata jaksa, penilaian penasihat hukum terdakwa tidaklah berarti perbuatan Johnny G. Plate menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang tentunya hal tersebut menjadi bagian materi pokok perkara dan akan dibuktikan di persidangan.

Atas dasar itu, alasan keberatan penasihat hukum telah menyentuh dan masuk dalam materi pokok perkara, sehingga tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif.

"Dengan demikian dari atau alasan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau tidak diterima," kata jaksa.