Sukses

Kepala BSKDN Lakukan Inovasi, Ingin Pemda Semakin Berkualitas

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meresmikan fasilitas studio guna informasi yang cepat menyoal indeks.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meresmikan fasilitas studio guna informasi yang cepat menyoal indeks.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait indeks yang dimiliki BSKDN.

Sejumlah indeks tersebut meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPDK).

"Tidak ada lagi informasi yang telat, terutama soal indeks-indeks yang dimiliki BSKDN. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan semakin berkualitas, baik inovasi, pengelolaan keuangan, kepemimpinan maupun tata kelolaan pemerintahannya," jelasnya saat meresmikan Studio BSKDN pada Rabu, 21 Juni 2023.

Lebih lanjut, Yusharto berharap keberadaan studio di lingkungan BSKDN dapat dimanfaatkan jajarannya untuk menjalankan tugas dan fungsi (Tusi) masing-masing.

Tidak hanya itu, Yusharto percaya melalui studio tersebut, publikasi kegiatan yang berhubungan dengan tusi BSKDN dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Studio ini diharapkan menjadi tambahan bagi kita semua untuk memublikasikan berbagai kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi BSKDN," jelasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Menjaga Studio

Dengan demikian, Yusharto juga mengimbau kepada seluruh jajarannya baik struktural maupun fungsional bersama-sama menjaga studio sebagai fasilitas baru yang dimiliki BSKDN dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

"Kita gunakan fasilitas ini sebaik-baiknya sehingga program sosialisasi tentang tugas dan fungsi BSKDN ini menyasar bukan hanya ASN tetapi juga berbagai kelompok masyarakat yang akan turut menentukan berdampak tidaknya tugas-tugas Kemendagri khususnya BSKDN," pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini