Jaksa Agung: Cegah Makelar Kasus Paling Utama

Tantangan yang dihadapi kejaksaan dalam melaksanakan tugas rupanya tidak datang dari luar. Tapi justru dari dalam. Pembenahan pada seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah pun dilakukan terkait banyaknya jaksa nakal.

"Untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja yang terpola good governence. Utamanya mencegah terjadinya makelar kasus serta penanganan dan penyelesaian perkara dapat secara optimal dan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Hal ini disampaikan dia dalam acara launching Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Ruang Sasana Pradana, Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Basrief pun berharap dari penelitian antara Kejagung pada bagian Pidana Umum, Komisi Kejaksaan dan Australia Indonesia Partnership for Justice Program dapat meningkatkan kualitas penuntutan pada bidang tindak pidana umum yang selama ini dikeluhkan.

"Agar nantinya kejaksaan semakin dapat memberikan jaminan kepastian hukum masyarakat. Ketika kita memperjuangkan equality before the law, ternyata kita masih dihadapkan dengan tuntutan mendasar mewujudkan equality between the justice officer," beber Basrief.

Dia mengakui pencapaian kinerja bidang tindak pidana umum (pidum) dalam penanganan perkara yang penyidikannya berasal dari penyidik Polri maupun pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) telah menyelesaikan 101.310 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sepanjang 2012.

"SPDP dari Sabang hingga Merauke merupakan sebuah gambaran konkret betapa pentingnya dilakukan evaluasi atas berbagai macam problematika dalam hal pembiayaan penanganan perkara tindak pidum yang beragam bagi aparatur yang berada di daerah," tutup Basrief.(Ais)