Sukses

Viral Gubernur Lampung Tidak Tahu Nama Daerah yang Dikunjungi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Provinsi Lampung untuk meninjau jalan rusak di daerah tersebut pada Jumat, 5 Mei 2023. Sang Gubernur Arinal Djunaidi turut mendampingi Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Provinsi Lampung untuk meninjau jalan rusak di daerah tersebut pada Jumat, 5 Mei 2023. Sang Gubernur Arinal Djunaidi turut mendampingi Jokowi.

Namun ada yang aneh saat Jokowi beserta jajaran menteri tengah mengobrol bersama di lokasi.

Arinal tiba-tiba meninggalkan Jokowi dan jajaran menteri. Rupanya, Arinal bertanya kepada warga sekitar nama daerah yang dikunjungi Jokowi itu.

Hal itu terlihat dari video warga yang kini viral di media sosial. Arinal bertanya kepada warga yang mengabadikan momen tersebut.

"Ini nama daerahnya apa?" tanya Arinal.

"Seputih Raman, Pak," terdengar jawaban kompak dari warga.

Kemudian Arinal kembali bertanya sambil menunjuk ke arah daerah selanjutnya. "Habis itu?" ucap Gubernur Lampung.

"Seputih Banyak," jawab warga lagi dengan kompak.

"Berapa kilo lagi Seputih Banyak?" tanya Arinal kembali.

"Dekat lagi sebelum Rumbia," kata warga lagi.

Lebih aneh lagi, rupanya Arinal tidak mengetahui jalan di Seputih Banyak ini lebih hancur dari Seputih Raman.

"Di sana (jalannya juga rusak)," tanya Arinal.

"Lebih parah lagi," kata warga.

Mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Arinal kemudian kembali menghampiri Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan setiap ruas jalan di negara ini memiliki penanggung jawabnya masing-masing. Hal ini disampaikan Jokowi usai meninjau langsung kondisi jalanan di Provinsi Lampung yang viral dan membuat publik geram.

"Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota," tulis Jokowi dalam akun Twitter @jokowi, seperti dilihat Sabtu (6/5/2023).

Khusus untuk kondisi jalan di Lampung, Jokowi memastikan hal itu masuk dalam situasi tertentu dan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan seperti di Provinsi Lampung. Sebab, kata Jokowi, jalanan di Lampung tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat.

"Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang sudah lama tidak diperbaiki seperti yang saya lihat dalam kunjungan hari ini," jelas Presiden.

Jokowi memastikan bahwa perbaikan jalan rusak di Lampung akan dimulai pada Juni 2023. Dia telah memerintahkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk memulai proses lelang.

"Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Gubernur untuk lelang," kata Jokowi.

 

 

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Siapkan Anggaran Rp800 Miliar

Presiden Jokowi telah meninjau langsung beberapa ruas jalan rusak di Lampung. Salah satunya ruas jalan Simpang Korpri-Purwotani atau jalan akses Tol Itera atau Kotabaru.

Jokowi menekankan, masyarakat harus tahu bahwa penanggungjawab pengelolaan jalan berbeda tergantung jenis jalannya. Pelaksana kewenangan jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten dan kota oleh bupati dan wali kota.

"Tapi karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini khusus untuk Lampung, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah," kata Jokowi.

Setelah meninjau secara langsung kondisi jalan rusak di Lampung, RI 1 memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan lelang pekerjaan.

"Tapi nanti ada beberapa ruas yang masih menjadi tanggungjawabnya Gubernur dan Bupati. Jangan semuanya ditangani pemerintah pusat," tegas Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023.

Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan menigkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

"Kita akan segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada bulan Mei 2023 ini. Sehingga Juni sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/5/2023).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.