Sukses

Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB di Papua, Sekjen PDIP: Negara Harus Lebih Serius

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi soal tewasnya prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin saat bertempur melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi soal tewasnya prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin saat bertempur melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua.

Menurut Hasto, pemerintah harus lebih serius menangani persoalan yang disebabkan KKB di Papua. Bahkan, Hasto menilai, mereka tak dapat lagi disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata, tetapi gerakan separatisme.

"Kami sangat berduka atas korban-korban yang telah terjadi. Tetapi kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata," kata Hasto ditemui usai melepas pemudik gratis di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).

"Mereka adalah gerakan separatisme yang harusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara. Baik melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri," lanjut Hasto.

Dia juga mendorong agar pemerintah melakukan pendekatan ke berbagai kalangan pemangku kepentingan di tengah masyarakat Papua.

"Kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ke gereja, kemudian kelompok adat," ungkap Hasto.

Hasto menyatakan sudah saatnya semangat pembangunan kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi diterapkan secara komprehensif untuk mengatasi berbagai ketidakadilan.

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara manapun yang menggangu kedaulatan kita di sana," kata dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Operasi Khusus di Papua

Di luar itu, lanjut dia melalui instruksi langsung presiden Jokowi yang disampaikan kepada menteri pertahanan, panglima TNI, hingga seluruh kepala staf agar melakukan suatu operasi khusus di Papua.

"Harus jauh lebih serius lagi mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme dan kami sebagai partai politik akan memberikan dukungan," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.