Sukses

ATR Luncurkan Layanan Hotline untuk 34 Provinsi, Berharap Pelayanan Masyarakat Maksimal

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, kini pihaknya meluncurukan layanan hotline pengaduan yang awalnya di pusat, kini terhubung ke 34 Provinsi di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, kini pihaknya meluncurukan layanan hotline pengaduan yang awalnya di pusat, kini terhubung ke 34 Provinsi di Indonesia.

"Hotline Pengaduan Pusat telah menerima 24.745 percakapan. Hal ini menunjukan masyarakat membutuhkan kanal pengaduan," kata dia, di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

"Memang ada kendala waktu respon karena membutuhkan konfirmasi dan pendalaman data ke kantor-kantor wilayah. Kini Insyaallah akan lebih cepat karena kita sudah mengintegrasikan seluruh Kanwil dalam sistem ini," sambungnya.

Setelah diluncurkan tahun lalu di level pusat, hotline pengaduan 0811-1068-0000 merupakan kanal yang diminati masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan Kementerian ATR/BPN.

Maka tahun ini hotline pengaduan diintegrasikan dengan 33 Kanwil, agar tindak lanjut pengaduan menjadi lebih cepat dengan desentralisasi ini.

"Dengan Integrasi Hotline ini tak ada lagi jarak ruang dan waktu antara masyarakat dengan Kementerian ATR/BPN," jelas Hadi.

Ke depan rencananya integrasi hotline akan sampai pada level Kantah, diharapkan semakin rendah level integrasi hotline maka semakin cepat pengaduan masyarakat itu mendapat tindak lanjut.

Di sisi lain, Hadi mewanti-wanti jajaranya untuk tidak menerima gratifikasi. Hal itu bertujuan untuk mengurangi adanya mafia tanah.

"Kita akan buatan surat edaran kepada seluruh ASN supaya tidak menerima gratifikasi, karena gratifikasi bagian dari solusi kita mengurangi adanya mafia nafia tanah di tubuh BPN itu sendiri," jelas dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bisa Pecat Anak Buahnya

Mantan Panglima TNI ini tidak segan-segan memecat anak buahnya jika ada yang main dengan mafia tanah. Hadi menyebut, dirinya sudah memcat sejumlah anggota BPN yang main dengan mafia tanah.

"Saya sampaikan apabila ada yang bermain main dengan model gratifikasi atau (main dengan) mafia tanah saya tidak segan segan untuk memecat dan sudah ada beberapa anggota BPN yang sudah saya pecat," tegasnya.

Menurut Hadi, mafia tanah ada karena kerja sama sejumlah oknum. Seperti anggota BPN, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris, Camat hingga Kepala Desa.

"Sekali lagi saya sampaikan mafia tanah itu ya oknum BPN yang oknum notaris yang oknum PPAT, oknum camat dan kepala desa, ini kita terus lakukan pembersihan khusus di tubuh BPN itu sendiri," pungkasnya.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.