Sukses

Buntut TNI Disebut Sebagai Gerombolan Ormas, Politikus PDIP Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD DPR

Politikus PDIP Dilaporkan ke MKD Gara-gara Pernyataan Soal TNI Seperti Gerombolan

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan alias MKD DPR. Effendi dilaporkan karena menyebut TNI seperti gerombolan saat bicara masalah disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman.

Effendi dilaporkan oleh Ketua Umum DPP GMPPK Bernard D. Namang pada Selasa (13/8).

"Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar yang membisa-bisa mengartikan lain adalah pernyataan beliau mengenai tentang TNI kayak gerombolan itu betul-betul entah nanti belakangan ini tapi bahasa itu betul-betul sangat miris dan tidak didengar lah dalam suasana yang masih kurang kondusif," ujarnya saat membuat laporan.

Ia mendorong Effendi meminta maaf kepada TNI atas pernyataannya tersebut. Karena pernyataan itu menyerang para prajurit di bawah.

"Kita hanya mengharapkan TNI selain TNI sudah dibilang kalau dari TNI terus mereka merasa risih gimana TNI dibilang kayak gerombolan nah ini ini yang saya minta supaya bapak Effendi Simbolon apa ya mohon maaf lah atas ucapannya itu kepada prajurit TNI di bawah itu," ujar Bernard.

Menurutnya, pernyataan Effendi telah melanggar etik sebagai anggota DPR.

"Yang dilihat di situ ya sudah melanggar kode etik sebagai anggota dewan di bagian kedua ya di bagian pertama juga dari bab dua bagian pertama tentang kepentingan umum serta di bab dua bagian kedua tentang integritas," ujar Bernard

Sementara itu, laporan Bernard langsung diterima oleh Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam. MKD menerima laporan dugaan pelanggaran etik dan juga dugaan upaya penggiringan opini yang memecah belah Panglima dan Kasad.

"Dalam rapat tersebut, bapak Effendi Simbolon menyebut TNI kayak gerombolan. Hal ini melanggar kode etik bab II bagian ke-1, kepentingan umum Pasal 2 ayat 4 jo bagian kedua, integritas pasal 3 ayat 1 dan 4, serta pasal 4 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2, serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik, memecah belah antara Panglima TNI dan KSAD. Bener pak ya?" kata Dek Gam menerima laporan.

MKD akan meneruskan laporan tersebut. Pihaknya akan mengagendakan rapat dan memanggil pelapor dan Effendi selaku terlapor.

"Bukti sudah kami terima ya pak. Baik pak laporannya sudah kami terima, kami segera akan mengadakan rapat secepatnya kami akan mengadakan rapat untum memanggil bapak dan teradu," ungkapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pernyataan Kontroversi Effendi Simbolon Buat Prajurit TNI Marah

Dalam rapat kerja antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Komisi I DPR pada 5 September 2022 lalu. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut TNI sebagai gerombolan dan memecah belah Panglima TNI dan KSAD Dudung Abdurachman.

Rapat tersebut tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI, yang, salah satunya, disampaikan Effendi Simbolon. Effendi mulanya meminta rapat Komisi I DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual.

"Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan," kata Effendi 5 September 2022.

Dalam forum itu,politikus PDIP tersebut awalnya ingin mendapat penjelasan dari Andika tentang apa sebenarnya yang terjadi di tubuh TNI.

Pertanyaan itu terkait dengan temuannya soal insubordinary atau pembangkangan, disharmoni, serta ketidakpatuhan di internal institusi pertahanan negara tersebut.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyoroti adanya informasi tentang hubungan yang tidak harmoni antara Panglima TNI dan KSAD. Komisi I bahkan meminta hal mengenai itu dirapatkan khusus pada malam ini.

Sebagaimana diketahui pada Senin siang ini, Komisi I DPR melakukan rapat membahas anggaran TNI. Dalam kesempatan itu, Dudung yang tidak hadir di rapat menjadi sorotan.

Effendi mengusulkan agar setelah rapat membahas anggaran, nantinya Komisi I bisa meneruskan rapat mengenai isu-isu aktual pada malam hari.

"Kita jadwalkan nanti malam ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Panglima TNI, kepala staf untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insub ordinary, disharmoni, ketidakpatuhan," kata Effendi.

Akibat pernyataan Effendi Simbolon ini terkait TNI 'gerombolan' memicu protes dari para prajurit militer.

3 dari 3 halaman

Effendi Simbolon Mengaku Punya Banyak Bukti Hubungan Tidak Harmonis KSAD dan Panglima

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengungkap ada sejumlah bukti disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman

Effendi mengatakan, disharmoni antara Andika dan Dudung ini merisaukan dan sudah lama terjadi sejak beda pandangan.

"Catatan yang kita peroleh verifikasi dan konfirmasi ke sumbernya memang cukup banyak merisaukan disharmoni Panglima dan Kasad khususnya. Ini kan enggak bisa dibiarkan," ujar Effendi.

Effendi belum mau mengungkap apa penyebab disharmoni tersebut. Kata dia akan disampaikan dalam rapat kerja Komisi I yang tengah dijadwalkan. Akan dihadirkan lengkap Andika dan Dudung. 

"Mungkin kalau nanti lebih detail pertemuan kita jadwalkan. Saya enggak mau juga berandai andai," ujar politikus PDIP ini.

Sejumlah masalah itu misalnya penetapan kebijakan. Sampai ada terkait orang yang bermasalah dalam hukum, dilindungi.

"Penetapan kebijakan, banyak sampai penetapan hukum banyak yang harusnya menjadi hal yang harus dikerjakan malah diprotect dilindungi," kata Effendi.

Selain itu Effendi menyoroti gagalnya anak Dudung masuk Akmil jadi masalah. Meski hal ini telah disebutkan Andika bahwa anak Dudung sudah masuk ke Akmil.

"Saya gatau masuk karena apa, tapi kalau masuk karena sebuah tekanan, sebuah diskresi sementara mengabaikan ketentuan apa iya seperti itu. Apa kemudian anaknya nyaman ke depan? Apa iya di negeri semuanya serba terbika seperti ini kita masih begitu," pungkasnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.