Sukses

7 Poin Pidato Ketua MPR RI Bamsoet dalam Pembukaan Sidang Tahunan 2022

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet pada hari ini, Selasa (16/8/2022) telah menyampaikan pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, ada sejumlah hal yang disampaikan Bamsoet. Salah satunya dia menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan amendemen UUD 1945.

Bamsoet mengatakan, Badan Pengkajian MPR telah mengeluarkan rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa dilakukan amandemen konstitusi.

"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Bamsoet dalam pidato Sidang Tahunan 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Selain itu menurut dia, kehadiran PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial dan tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR.

"Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045," terang Bamsoet.

Bamsoet pun mengapresiasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta seluruh jajarannya.

Menurutnya, berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survey Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen.

Berikut sederet poin pidato pembukaan Sidang Tahunan 2022 yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dihimpun Liputan6.com:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 8 halaman

1. Tegaskan MPR Tidak akan Amendemen UUD 1945

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan amendemen UUD 1945. Badan Pengkajian MPR telah mengeluarkan rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa dilakukan amandemen konstitusi.

"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Bamsoet dalam pidato Sidang Tahunan 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Melihat Pasal 3 UUD 1945 sebelum diubah bahwa MPR menetap UUD dan garis besar haluan negara, dijelaskan Bamsoet, Pokok-Pokok Haluan Negara perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah UUD 1945.

"Bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara yang merupakan garis-garis besar daripada haluan negara, perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi harus di atas Undang-Undang," ucap Bamsoet.

"Alasannya, Pokok-Pokok Haluan Negara tidak boleh lebih filosofis daripada Undang-Undang Dasar, sekaligus tidak boleh bersifat teknis atau teknokratis seperti Undang-Undang," sambung politikus Golkar ini.

Sehingga idealnya PPHN diatur melalui Ketetapan MPR melalui perubahan UUD 1945. Hanya saja realisasinya sulit dilakukan karena berkaitan dengan momentum lima tahunan.

"Oleh sebab itu, mengingat urgensinya berkaitan dengan momentum lima tahunan, gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara yang diatur melalui Ketetapan MPR, cara menghadirkannya akan diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan," papar Bamsoet.

Secara aklamasi dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD, menindaklanjuti kajian subtansi produk hukum PPHN. Sehingga awal September mendatang MPR akan menggelar Sidang Paripurna.

"MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna, dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR, dengan terlebih dulu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Dengan kesepakatan Rapat Gabungan tersebut, kita memiliki harapan untuk menuntaskan Rekomendasi MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara, yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR," terang Bamsoet.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 8 halaman

2. Sebut Jika PPHN Disepakati, Capres-Cawapres Tidak Perlu Menetapkan Visi Misi

Kemudian Bamsoet menyatakan, kehadiran PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial dan tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR.

"Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045," kata Bamsoet.

Bamsoet menuturkan, kehadiran PPHN menjadikan calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur-calon wakil gubernur, hingga calon wali kota/bupati dan calon wakil bupati/wali kota tidak perlu menetapkan visi misi. Sebab PPHN akan menjadi visi misi bersama.

"Jika Pokok-Pokok Haluan Negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota, tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing, melainkan seluruhnya memiliki visi danmisi yang sama, yaitu visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Bamsoet.

 

4 dari 8 halaman

3. Apresiasi Misi Perdamaian Jokowi ke Ukraina-Rusia

Bamsoet mengapresiasi misi perdamaian Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas perang Ukraina-Rusia. Dia pun mengingatkan adanya ancaman global yang mesti diwaspadai.

"Kondisi global saat ini semakin tidak menentu. Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya, pasca pandemi Covid-19. Namun, fase initerganggu oleh dinamika global, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi," tutur Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sikap kenegarawanan Jokowi kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan. Menghancurkan peradaban, yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi," ucap dia.

Ketua MPR mengutip riset Badan Pengungsi PBB, UNHCR, bahwa dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sudah sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negaranya.

 

5 dari 8 halaman

4. Ingatkan Krisis Global

Warga Ukraina kini merupakan kelompok pengungsi kedua terbesar di dunia setelah pengungsi Suriah yang jumlahnya mencapai 6,8 juta. Perang antara Rusia dan Ukraina, juga telah menyebabkan sekitar 7,1 juta warga Ukraina terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka di negaranya.

Jumlah tersebut, sambung Bamsoet, merupakan jumlah populasi terbesar di dunia yang harus kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang melanda. Perang di Ukraina telahmemicu krisis pengungsi dan krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat.

"Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut," kata Bamsoet.

Kemudian, Bamsoet juta mengutip riset data IMF dan Bank Dunia bahwa perekonomian66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.

"Berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survey Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen," ujarnya.

Namun demikian, Bamsoet meminta semua pihak untuk tidak boleh lalai, sebab kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Menurutnya, Badan Pusat Statistik mencatat per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.

Bahkan, pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen.

Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pademi Covid-19.

"Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite,Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu," terang dia.

 

6 dari 8 halaman

5. Ikut Jejak G20, MPR Akan Rintis Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia

Lalu, Bamsoet menyatakan, Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat memiliki peran strategis di kancah global. Setelah memegang Presidensi G20, dia menyatakan bahwa MPR juga akan mengikuti semangat tersebut dengan upaya merintis Majelis Permusyawatayan Rakyat Dunia.

"Suara Indonesia diharapkan bisa turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, serta berpegang teguh pada prinsip Dasa Sila Bandung sebagai ruh politik luar negeri Indonesia, perlu terus mengonsolidasi dukungan negara-negara di kawasan, untuk menyerukan solusi perdamaian permanen, dalam mengatasi konflik dan keteganganmiliter," tutur Bamsoet.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga perlu menawarkan agenda konsolidasi ekonomi, untuk mencapai kerjasama strategis,serta menjembataninya dengan komitmen pembangunan inklusif secara global melalui G20.

Tema 'Recover Together, Recover Stronger' tentu merupakan bukti komitmen Indonesia, untuk membawa dunia yang lebih inklusif, dan segera bangkit bersama-sama di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

"Kita mendoakan, KTT G-20 berjalan lancar dan sukses. Kita tentunya berkeinginan, kepemimpinan Indonesia di G-20 tahun ini, kelak dikenang dunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, tumbuh berkelanjutan, serta menghapus segala penderitaan rakyat di dunia. Dengan semangat yang sama, MPR tengah merintis pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia," kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, gagasan pembentukan forum tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan menghadirkan penguatan diplomasi parlemen, dalam rangka menghadirkan tatanan dunia yang semakin harmonis dan berkeadaban.

Penyelesaian berbagai masalah dunia menuntut adanya partisipasi semua pihak, dengan melibatkan kerjasama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan.

"Setiap elemen mesti mengambil peran atas dasar solidaritas kemanusiaan yang menjunjung tinggi persatuan, persaudaraan, perasaan senasib sepenanggungan, serta menjunjung tinggi keadilan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia," terang dia.

 

7 dari 8 halaman

6. Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Negara Tidak Boleh Berhenti karena Ganti Presiden

Kemudian Bamsoet menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak boleh berhenti karena terjadi pergantian presiden di pemilu.

"Jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang," kata Bamsoet.

Menurut politikus Golkar ini, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi.

"Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan. Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi," ucap Bamsoet.

 

8 dari 8 halaman

7. Minta Capres Jangan Bimbang, Koalisi Bisa Berubah

Menutup pidatonya, Bamsoet menyampaikan pantun dan meminta capres tidak bingung sebab koalisi masih bisa berubah.

"Kupu-kupu terbang bersama kumbang, Hinggap di dahan pohonnya palsu. Para Capres/Cawapres tak perlu bimbang, Ingat pesan Presiden : ojo kesusu," kata dia.

"Burung merpati terbang di atas sawah, Purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi masih bisa berubah, Pemilu jangan sampai membuat kita terbelah," pungkas Bamsoet.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS