Sukses

PKS Sarankan Jokowi Ikuti Usulan KPU Pemilu 2024 pada 21 Februari

PKS mengingatkan, apabila dipilih Pemilu 2024 pada 15 Mei, maka waktunya akan sangat mepet dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Liputan6.com, Jakarta - Penetapan tanggal Pemilu 2024 belum mencapai titik temu. Rapat pengambilan keputusan ditunda hingga masa reses berakhir atau awal November 2021.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti jadwal Pemilu 2024 sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yakni 21 Februari 2024.

"Niat pemerintah baik, biar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya. Tapi baiknya, Pak Jokowi ikut KPU saja karena simulasi yang dilakukan sudah matang. Dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu kita berkualitas," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Mardani menyebut, apabila Pemilu 2024 dilaksanakan Februari, maka waktu persiapan semakin matang.

"Pemilu Februari 2024 kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara, tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan," kata dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Dinilai Akan Mepet dengan Pilkada 2024

Mardani mengingatkan, apabila Pemilu 2024 dipilih pada 15 Mei, maka akan sangat mepet dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

"Usulan Mei 2024 lebih berisiko, waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat UU Pilkada pada November 2024. Dan memang ini domain KPU untuk menetapkan karena mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar dia.

Selain itu, ia menilai pemerintah kurang memperhitungkan tahapan pemilu yang membutuhkan jarak mulai dari verifikasi partai politik, waktu pendaftaran pasangan calon perseorangan di Pilkada hingga verifikasinya.

"KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 dan sudah menyatakan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei). Sekali lagi, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU. Diharapkan pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai," pungkas Mardani.

 

3 dari 3 halaman

PNS Tak Netral di Pemilu Bisa Dipecat

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014

    Jokowi

  • Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

    Pemilu 2024

  • PKS

  • Pemilu