Sukses

Kapolri Akan Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Jalan Sudirman-Thamrin

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, karena dianggap diskriminatif. Kapolri pun menerima usulan itu dan berencana membongkarnya.

“Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja,” kata Listyo Sigit di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Kapolri menyebut, pihaknya akan melakukan studi banding ke negera sahabat pengguna jalur sepeda. Nantinya hasil studi itu akan dikoordinasikan dengan Pemda DKI dan Kemenhub.

“Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga. Terkait dengan jamnya, kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja, ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI,” bebernya.

Ia berjanji akan memperbaiki kebijakan jalur sepeda tidak hanya di Jakarta melainkan daerah lain yang memilki jalur sepeda khusus. Ke depan ia menargetkan tidak ada diskriminasi maupun saling agnggu antar pengguna jalan.

“Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut. Ini akan terus kami perbaiki Pak, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaiknya,” kata Listyo Sigit memungkasi.

 

2 dari 4 halaman

Cegah Diskriminasi

Pernyataan Kapolri itu merespons masukan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni yang meminta jalur sepeda di Sudirman-Thamrin, Jakarta dievaluasi. Dia tak ingin ada diskriminasi antara road bike dan sepeda lipat.

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin, jangan sampai ada isu tentang diskriminasi baik sepeda road bike dan sepeda seli (sepeda lipat) sampai kemarin terjadi memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan salah satu komunitas," katanya dalam rapat kerja komisi III dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Lebih lanjut, Sahroni menyinggung waktu bagi pesepeda yang dibolehkan hanya dua jam. Dia pun khawatir motor besar meminta jalur khusus di Sudirman Thamrin.

"Sayang disayang ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu dua jam, 22 jam di pakai pengguna lain. Jangan sampai pelaku permanen nanti semua pelaku motor hobi motor minta juga jalur motor khusus kayak harley dan superbike," tuturnya.

Maka dari itu, Sahroni meminta Kapolri mengevaluasi jalur tersebut. Bila perlu jalan terkait dibongkar agar pengguna moda transportasi bisa menggunakan jalur di Sudirman-Thamrin.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya terutama ada Korlantas disini untuk menyikapi jalur permanen di kaji ulang bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," ujarnya.

"Bila ada resiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di jalan Sudirman-Thamrin," pungkas Sahroni.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari menyinggung soal tren pengguna sepeda. Menurutnya, pengguna jalan dan pesepeda harus diberikan jalur yang adil.

"Saat ini atau beberapa waktu lalu sempat ramai di sosial media terkait dengan persepedaan, jadi fakta menunjukkan bahwa sepeda ini sedang tren, ada komunitasnya, ini juga bisa meningkatkan kesehatan dan gaya hidup yang baru juga menurut saya sangat positif," katanya.

"Tapi menurut saya ada permasalahan di jalan yang menurut saya baik itu para peseda dan masyarakat pengguna jalan harus diberikan fasilitas yang adil, yang bisa membuat semua terpenuhi hak-haknya untuk dibuat pengaturan-pengaturan yang jelas," sambungnya.

Taufik berharap, Kapolri memberikan perhatian penuh terhadap pengaturan lalu lintas. Misalnya, jamnya di atur maupun rekayasa lalu lintas agar kepentingan masyarakat dan pesepeda tetap terpenuhi.

"Masyarakat merasa aman ketika menggunakan jalan, kemudian para pesepeda ini pun baik aman maupun tidak kemudian karena akibat adanya konflik dengan masyarakat membuat semangatnya jadi turun," ucapnya.

"Dua hal ini harus difasilitasi dengan baik Oleh karena itu saya mohon apa kebijakan kedepan dari Pak Kapolri terkait persoalan ini," pungkasnya. 

 

Reporter: M Genantan Saputra

Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Infografis Wacana Tilang Pesepeda Nakal di Jalan Raya

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: