Kapolri Akan Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Jalan Sudirman-Thamrin

Pernyataan Kapolri itu merespons masukan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni yang meminta jalur sepeda di Sudirman-Thamrin, Jakarta dievaluasi. Dia tak ingin ada diskriminasi antara road bike dan sepeda lipat.

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin, jangan sampai ada isu tentang diskriminasi baik sepeda road bike dan sepeda seli (sepeda lipat) sampai kemarin terjadi memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan salah satu komunitas," katanya dalam rapat kerja komisi III dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Lebih lanjut, Sahroni menyinggung waktu bagi pesepeda yang dibolehkan hanya dua jam. Dia pun khawatir motor besar meminta jalur khusus di Sudirman Thamrin.

"Sayang disayang ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu dua jam, 22 jam di pakai pengguna lain. Jangan sampai pelaku permanen nanti semua pelaku motor hobi motor minta juga jalur motor khusus kayak harley dan superbike," tuturnya.

Maka dari itu, Sahroni meminta Kapolri mengevaluasi jalur tersebut. Bila perlu jalan terkait dibongkar agar pengguna moda transportasi bisa menggunakan jalur di Sudirman-Thamrin.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya terutama ada Korlantas disini untuk menyikapi jalur permanen di kaji ulang bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," ujarnya.

"Bila ada resiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di jalan Sudirman-Thamrin," pungkas Sahroni.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari menyinggung soal tren pengguna sepeda. Menurutnya, pengguna jalan dan pesepeda harus diberikan jalur yang adil.

"Saat ini atau beberapa waktu lalu sempat ramai di sosial media terkait dengan persepedaan, jadi fakta menunjukkan bahwa sepeda ini sedang tren, ada komunitasnya, ini juga bisa meningkatkan kesehatan dan gaya hidup yang baru juga menurut saya sangat positif," katanya.

"Tapi menurut saya ada permasalahan di jalan yang menurut saya baik itu para peseda dan masyarakat pengguna jalan harus diberikan fasilitas yang adil, yang bisa membuat semua terpenuhi hak-haknya untuk dibuat pengaturan-pengaturan yang jelas," sambungnya.

Taufik berharap, Kapolri memberikan perhatian penuh terhadap pengaturan lalu lintas. Misalnya, jamnya di atur maupun rekayasa lalu lintas agar kepentingan masyarakat dan pesepeda tetap terpenuhi.

"Masyarakat merasa aman ketika menggunakan jalan, kemudian para pesepeda ini pun baik aman maupun tidak kemudian karena akibat adanya konflik dengan masyarakat membuat semangatnya jadi turun," ucapnya.

"Dua hal ini harus difasilitasi dengan baik Oleh karena itu saya mohon apa kebijakan kedepan dari Pak Kapolri terkait persoalan ini," pungkasnya. 

Reporter: M Genantan Saputra

Merdeka.com