Dukung Sekolah Tatap Muka, PDIP Usul Pemerintah Sediakan PCR Test Untuk Siswa

DKI Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 85 Sekolah — Siswi mengikuti pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SDN Pondok Labu 14, Jakarta Selatan, Rabu (7/04/2021). Mulai hari ini, Pemprov DKI melakukan pembelajaran tatap muka bagi 85 sekolah dari semua jenjang pendidikan hingga 29 April. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta DPP PDI Perjuangan (PDIP) meminta Pemerintah dapat memastikan adanya rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka. Yakni dengan cara mengalokasikan anggaran pendidikan untuk tes Covid-19 bagi para siswa.

Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng, saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 DPP PDIP.

"Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan. Saya kira kalau orang tua tak ada garansi bahwa anaknya akan secure, maka takkan diizinkan sekolah,” katanya, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, Pemerintah seharusnya berpikir menyediakan vaksinasi bagi anak, dan secara periodik melakukan tes terhadap anak yang menjalankan sekolah tatap muka. Dari sisi anggaran, Agustina mengatakan hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada.

"Atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas. Semisal, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu, sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting. Pihaknya mengestimasi bahwa Rp 200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka itu,” jelasnya

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menargetkan semua sekolah sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai Juli 2021.

2 dari 2 halaman

Anggaran Besar Pendidikan Realistis

Potret Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Uji Coba Sekolah Tatap Muka — Sejumlah murid sedang Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) di SMKN 51, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Para murid diwajibakan membawa makanan sendiri dan mengikuti syarat & panduan sekolah tatap muka seperti membuka pintu dan jendela.(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Selain itu, Pemerintah bisa mendorong agar setiap stakeholder pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong. Baik itu Pemerintahan di Pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota.

"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi," tegas Agustina.

Sementara itu, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, mengatakan dana besar untuk pendidikan adalah hal yang realistis. Sebab memang yang sedang dihadapi adalah musibah besar berupa virus covid-19 yang telah menjadi pandemi.

"Jadi memang mengalokasikan anggaran Rp 200 triliun demi kebudayaan baru dalam belajar, itu murah. Anggaran Rp 200 triliun untuk menyelamatkan spesies, generasi itu terlalu murah. Jadi apa yang disampaikan Mbak Agustina itu realistis," kata Budiman.