Pemerintah Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Keppres Kedaruratan Keuangan Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi dan mensesneg Pratikno. (Liputan6.com/Pool/Biro pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Eddy Cahyono Sugiarto menyatakan, pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.

Pernyataan itu menanggapi beredarnya berita atau informasi terkait dengan telah diterbitkannya Keppres tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.

VIDEO: Status Jakarta Masih Ibu Kota Negara sampai Terbit Keppres IKN
TB Hasanuddin PDIP: Kenaikan Pangkat Prabowo Harus Cabut Keppres Pemberhentian Lama dan Buat Baru

Seperti dilansir Antara, lembaran informasi yang tersebar tersebut tertanggal 17 Maret 2021, dan menyatakan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat serta menetapkan Kedaruratan Keuangan Negara Indonesia.

“Dengan ini kami nyatakan bahwa berita/informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar (hoaks),” tegas Eddy dalam siaran pers, Senin (5/4/2021).

Sampai dengan saat ini, kata dia, Pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai penetapan kedaruratan keuangan negara.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sejumlah akun media sosial menyebarkan artikel terkait pemerintahan Jokowi menawarkan Bogor ke China.

2 dari 2 halaman

Beredar

Sebelumnya beredar sebuah lembar digital tentang Kepres Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara dengan tiga ketetapan.

Ketetapan kesatu menetapkan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat.

Kedua, menetapkan kedaruratan negara Indonesia yang wajib ditangani secepatnya. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021 (diharapkan seluruh bank terkait untuk bekerja sama demi kelancaran pencairan dana SBI tersebut di atas).

Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Eddy secara tegas menyatakan bahwa kepres tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Kemensetneg
Organisasi
Kemensetneg adalah Kementerian Sekretariat Negara.
Lihat Selengkapnya
Kemensetneg
Kepres
keputusan presiden
kedaruratan keuangan negara
Hoaks
Keppres