Baleg DPR: UU Cipta Kerja Bakal Pulihkan Kondisi Perekonomian Indonesia

FOTO: Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Hadiri Paripurna Pengesahan UU Ciptaker — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) memberikan pandangan akhir pemerintah mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Arteria Dahlan menyakini adanya UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja akan mampu menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi.

Menurut Arteria, adanya UU Cipta Kerja ini akan mampu menciptakan lapangan kerja yang besar. Ini karena investor bisa dengan mudahnya membuka lapangan kerja di Indonesia.‎

"Jadi dibutuhkan dengan menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja itu bagiamana bisa dimudahkan berusaha sehingga investor menarik untuk masuk ke Indonesia," ujar Arteria Dahlan kepada wartawan, Senin (9/11/2020).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, setiap tahunnya akan ada 2,4 juta pengangguran baru. Sehingga adanya UU Cipta Kerja sangat membantu ekonomi masyarakat.

"Itu akan membuka lapangan kerja seluas-luasanya, karena setiap tahun akan ada 2,4 juta pengangguran baru," katanya.

Arteria mengatakan Presiden Jokowi juga berkali-kali meyakinkan ke masyarakat mengenai baiknya UU Cipta Kerja ini. Karena di tengah resesi ekonomi yang mendera Indonesia maka UU Cipta Kerja adalah obat dari pemulihan ini.‎

"Nah dalam konteks itu hadir dengan nama UU Cipta Kerja. Pak Jokowi berkeyakinan UU Cipta Kerja ini adalah pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 ini bisa lebih cepat dilaksanakan," ungkapnya.

Para pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) juga dengan mudahnya membuat usaha. Karena semua perizinan yang berbelit-belit dihilangkan di UU Cipta Kerja ini.

"Jadi solusi untuk memudahkan berusaha adalah bagaimana perizinan yang menghambat bisa diperingkas melalui penataan sistem dan kelembagaan. ‎Mengenai tumpang tindihnya regulasi dan tumpang tindih kewenangan regulasi, nah ini yang dihapus adanya UU Cipta Kerja ini," ungkap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Aparat keamanan TNI dan Polri memperketat penjagaan gedung DPR/MPR mengantisipasi demo akibat disahkannya RUU Cipta Tenaga Kerja menjadi UU .petugas memeriksa dengan ketat setiap tamu dan kendaraannya yang masuk ke DPR-RI

2 dari 2 halaman

Sejahterakan Rakyat

Oleh sebab itu Arteria menegaskan, UU Cipta Kerja dibuat pemerintah dan DPR untuk menyejahterakan masyarakat. Tidak ada niat buruk pemerintah dan DPR bagi masyarakat Indonesia.‎

"Jadi memang ini tujuannya sangat positif," ungkapnya.

Namun demikian saat ini DPR akan mengawasi implementasi UU Cipta Kerja ini yang bakal segara dieksekusi oleh pemerintah ini.‎

"Apakah nanti UU Ini bisa memberikan efektifitas sesuai yang kita harapkan ya kita tunggu. Tapi setidaknya ada keyakinan dari pemerintah punya keyakinan tanpa Omnibus Law Ekonomi lama pulihnya," pungkasnya.