KPK Bertukar Data dengan Kemendes PDTT Awasi Dana Desa

Mendes PDT Abdul Halim Iskandar di KPK — Mendes PDT Abdul Halim Iskandar berkunjung ke KPK, Selasa (3/3/2020). (Liputan6.com/Fachrul Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat bertukar informasi dan data terkait dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan kedua lembaga di Gedung Kemendes PDTT, Selasa, (14/7/2020).

Desa Siapsiaga, Desa Siaga Cegah Terorisme

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, desa berperan sangat penting dalam pembangunan Indonesia yang bebas dari korupsi.

"Sebab, desa adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat," ujar Firli dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).

Tak hanya soal pertukaran informasi dan data, nota kesepahaman ini juga meliputi kerja sama dua lembaga dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan penelitian, penyediaan narasumber dan ahli, serta lingkup lainnya yang disepakati.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, mengatakan, salah satu fungsi nota kesepahaman dengan KPK ini adalah untuk pengawasan penggunaan dana desa. Abdul Halim mengatakan, seluruh kepala desa wajib menggunakan dana desa sesuai dengan aturan.

Sakisikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tiga orang warga Desa Talun, Tuban, Jawa Timur kembalikan dana bansos sebesar 600 ribu per orang. Mereka merasa tak pantas dan masih banyak tetangga mereka yang lebih membutuhkan.

2 dari 2 halaman

Dana Desa Non-Tunai

Ilustrasi dana desa (Liputan6.com/Rino Abonita)

Abdul Halim juga meminta agar dana desa digunakan secara non-tunai. Penggunaan dana desa dengan cara non-tunai ini bertujuan supaya seluruh penggunaannya tercatat dan diketahui prosesnya dari awal hingga akhir.

"Sehingga akuntabel dan diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan termasuk auditor," kata Abdul Halim.

Penggunaan dana desa secara non-tunai, kata Abdul, merupakan bagian dari digitalisasi desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. "Dengan begitu, kepala desa tidak perlu takut ada masalah karena semua prosesnya tercatat," kata dia.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Dana Desa
Kemendes PDTT