Viral Video Menko PMK Marahi DPR, Ini Tanggapan Komisi IX

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah video pendek berisi Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy marah kepada Komisi IX DPR viral di media sosial.

Video itu diambil saat rapat komisi IX pada Kamis 11 Juni 2020 membahas jaminan sosial. Muhadjir menyampaikan keberatan lantaran beberapa anggota Komisi IX meninggalkan acara setelah bertanya.

"DPR biasa mengkritik kita kan. Sekarang saya ngritiklah. Saya juga mintal kalau sehabis menanyakan sesuatu jangan pergilah. Kita saling menghormati. Bisa enggak. Kalau mau bener-bener bicara yang baik, kalau habis ngomong panjang ya jangan ditinggal pergi. Atau tidak ada bilang didengar tadi. Kok kayak malaikat saja,” kata Muhadjir dalam video.

Merespons hal itu, Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan dalam melihat video harus sesuai konteks rapat.

“Harus dilihat konteks rapat, kan itu dari jam 1 (siang) sampai jam 11.30 malam. (Muhadjir marah) di akhir rapat sudah mau kesimpulan. Artinya dari jam 1 sampai mau selesai enggak ada masalah,” kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (13/6/2020).

Saleh mengaku ada beberapa anggota yang bertanya namun pulang atau tidak berada di lokasi saat dijawab. Tapi menurutnya hal itu karena rapat terdiri dari rapat langsung dan virtual.

2 dari 2 halaman

Tensi Turun Naik

"Banyak juga anggota banyak bertanya tapi pulang. Tapi itu rapat virtual dan fisik, kalaupun dia siang ikut fisik sesaat kemudiab pergi bukan berarti dia pergi, karena itu dia ikut rapat virtual,” jelasnya

Saleh menyebut adanya turun naik tensi dalam rapat adalah hal wajar.

“Di akhir saat penutup rapat, Pak Menyeri juga minta maaf juga, artinya tidak ada masalah. Kalau ada tensi rendah tinggi saya kira itu dinamika rapat. Jadi enggak betul DPR dimarahi. Rapat itu bukan bahan marah-marah,” tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan, pemerintah sudah memutuskan soal penggeseran cuti bersama Idul Fitri 2020. Keputusan itu diambil setelah pemerintah menggelar rapat siang tadi.