Disindir Tak Masuk Struktur DPP Demokrat, Begini Penjelasan Ferdinand Hutahaean

Ketua DPP bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (Merdeka.com/ Muhammad Genantan)

Liputan6.com, Jakarta - Kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjawab cibiran warganet soal tak adanya nama dirinya dalam susunan pengurus Partai Demokrat.

Menurut Ferdinand, dirinya memang tidak dilibatkan dalam kepengurusan Badan Pengurus Harian atau BPH Partai Demokrat. Ia justru dilibatkan dalam kepengurusan Pleno Partai Demokrat.

"Saya itu masuk itu masuk ke pengurus Pleno untuk membawahi sektor energi dan sumber daya mineral. Kembali ke habitat saya yang lama, sebelum politik saya kan di bidang energi dulu," papar Ferdinand kepada Liputan6.com, Kamis (16/4/2020).

Menurutnya, dirinya diminta oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi Ketua Biro Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi kita itu ada dua struktur, struktur BPH itu yang 100 orang. Ada satu lagi namanya struktur Badan Pleno. Nah Badan Pleno saya masuk di ke Badan Pleno-nya di Ketua Biro Energi dan Sumber Daya Mineral," jelasnya.

Ferdinand menjelaskan, perbedaan struktur tersebut terletak pada tingkatannya. Ia menuturkan, tongkat Badan Pleno berada di bawah BPH.

"Jadi yang masuk ke pengurus harian itu sampai ke tingkat departemen ya dan badan. 11 departemen dan enam badan itu yang menjadi pengurus harian," kata Ferdinand Hutahaean.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah ditunjuk Agus Yudhoyono (AHY) sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat periode 2020-2025.

2 dari 2 halaman

Tugas Ferdinand

Kemudian di bawah BPH, lanjut Ferdinand ada deputi dan biro. Semuanya masuk ke dalam Badan Pengurus Pleno.

"Jadi saya itu diminta jadi Ketua Biro Energi dan Sumber Daya Mineral, di bawah Departemen Energi, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup," jelasnya.

Ferdinand menjelaskan tugas pokok dan fungsi dirinya dalam posisi itu adalah memberikan masukan fraksi Partai Demokrat di Komisi VII DPR RI.

"Terkait dengan perkembangan energi kita akan laporkan ke ketua umum dan ketua umum akan memberikan instruksi langkah apa yang akan dilakukan oleh fraksi kita di Komisi VII begitu," tandasnya.