Jaksa KPK Akan Panggil Lagi Menag Lukman dan Khofifah Pekan Depan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan permintaan maaf usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menag Lukman dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus penyelenggaraan haji. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.

"Kami akan hadirkan lagi pada sidang berikutnya yang diagendakan Rabu depan. Kami harapkan pada kedua saksi untuk menghadiri panggilan kami untuk berikan keterangan," ujar jaksa KPK Wawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Dia mengatakan, Menag Lukman dan Gubernur Khofifah tak memenuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang hari ini lantaran memiliki kegiatan lain.

"Pak Menteri, sesuai dengan surat yang diterima kepada kami bahwa yang bersangkutan sedang dinas ke luar negeri. Kemudian Bu Khofifah menyampaikan kepada kami sedang ada kegiatan UPS BUMD," kata jaksa Wawan.

Dia mengatakan, pada pemeriksaan pekan depan, rencananya pihak penuntut umum KPK akan mendalami dugaan keterlibatan Menag Lukman dan Gubernur Khofifah.

"Dari fakta yang didapat kita hanya ingin mengonfirmasi apakah ada keterlibatan Bu Khofifah dalam penunjukan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jatim," kata Wawan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku menerima Rp 10 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin. Lukman mengatakan sudah menyerahkan uang tersebut ke KPK.

2 dari 2 halaman

Suap untuk Romi

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kemenag Gresik Muafaq menyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romi untuk bisa terpilih menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Dalam dakwaan, Haris disebut memberikan uang Rp 255 juta kepada Romi dan Rp 70 juta kepada Menag Lukman Hakim. Suap itu diberikan lantaran Haris sempat terganjal syarat pencalonan karena pernah terkena sanksi adminsitritaf.