KPK Tetapkan Penyuap Bupati Pakpak Bharat Tersangka

OTT Bupati Pakpak Bharat, KPK Tunjukan Barang Bukti Suap — Petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT terhadap Bupati Pakpak Bharat Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11). KPK menetapkan tiga tersangka dan menyita uang Rp 150 juta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur PT MTU, Rijal Efendi Padang sebagai tersangka kasus dugaan suap pelaksanaan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat.

"KPK menetapkan REP (Rijal Efendi Padang), swasta sebagai tersangka," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

KPK menduga Rijal memberikan Rp 200 juta kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dan anak buahnya. Rijal merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek peningkatan Jalan Simpang Kerajaan-Binanga Sitelu dengan nilai kontrak Rp 4,5 miliar.

Sebagai pelaksana proyek tersebut, Rijal diminta fee sebesar 15 persen dari nilai proyek oleh Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson. Untuk memenuhi komitmen fee, Rijal kemudian menyerahkan Rp 200 juta kepada David.

"Selanjutnya, dari uang Rp 200 juta tersebut DAK (David Anderson Karosekalidan) menyerahkan Rp 150 juta kepada RYB (Remigo Yolanda Berutu)," jelas Yuyuk.

Atas perbuatannya, Rijal disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Politisi Partai Demokrat ini ditangkap KPK dalam OTT terkait proyek infrastruktur di kantor Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat dengan barang bukti uang sebanyak Rp 550 juta.

2 dari 2 halaman

Ditahan

Yuyuk mengatakan, Rijal sudah ditahan penyidik KPK di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur sejak 30 November 2018.

Dalam kasus ini, KPK terlebih dahulu menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu bersama Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali, dan Hendriko Sembiring pihak swasta sebagai tersangka suap.

Remigo diduga menerima suap Rp 550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Remigo menerima uang tersebut sebanyak 3 kali. Rp 150 juta pada 16 November 2018, Rp 250 juta, dan Rp150 juta pada 17 November 2018.

Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Remigo, termasuk mengamankan kasus sang istri di Polda Sumatera Utara.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Pakpak Bharat
Bupati Pakpak Bharat