Dari Lampu hingga Kasur, Barang Negara yang Diduga Dibawa Roy Suryo

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pihak mendesak mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo segera mengembalikan ribuan barang milik negara yang digunakan saat masih menjabat.

Berdasarkan surat dengan Nomor 523/SET.BIII/V/2018 yang dilayangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo disebutkan belum mengembalikan 3.226 unit barang milik negara.

Apa saja barang-barang itu? Diduga terdapat barang elektronik berupa kamera, televisi, bahkan peralatan studio video dan film.

Ada juga barang-barang lainnya seperti lampu, scooter, headset, kasur dan tempat tidur kayu, serta lemari kayu.

Lampu-lampu yang disebut belum dikembalikan yakni lampu merek LGPHPL LED BULB5-40w 508h seharga Rp 4,9 juta, Table Lamp Sue Chrome dan Sha seharga Rp 6.986.000, Lampu LED 5 watt 23 bh seharga Rp 2.254.000, Lampu Led 5 watt 19 bh seharga Rp 1.9 juta.

Selain itu ada juga lampu LED 10 watt 50 bh seharga Rp 8.4 juta, Lampu LED 13 watt 27 bh seharga Rp 6.345.000, Lampu LED 13 watt 23 bh seharga Rp 5.290.000.

Sedangkan dua unit Electronic scooter dibeli pada 2014.Belum diketahui apa kegunaan electronik scooter ini semasa Roy menjabat.

Barang lainnya yang juga disebutkan belum dikembalikan Roy Suryo yakni matras, pompa air, karpet impor Turki, hingga komponen alat pemancar.

2 dari 2 halaman

Segera Dikembalikan

Menpora Imam Nahrawi meminta Roy Suryo agar segera mengembalikan 3.226 unit barang milik negara tersebut yang dibawa selama menjabat sebagai orang nomor satu di kementerian itu. Dia meminta agar Roy Suryo segera menyelesaikan hal tersebut agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan.

"Yang penting dikembalikan. Segeralah ditindaklanjuti dengan baik tanpa banyak polemik," kata Imam di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 September 2018.

Terkait berapa nominal barang yang belum dikembalikan, Imam tidak merinci. Namun, menurutnya, kurang lebih Rp Rp 8-9 miliar. "Enggak sampai ratusan miliar. (Kira-kira) Rp 8-9 miliar," papar Imam.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebenarnya ini bukan kali pertama, di tahun 2016 lalu Kemenpora juga pernah bersurat untuk hal serupa.