Sukses

Sandiaga: DKI Terapkan Program Revolusi Putih Sebulan ke Depan

Sandiaga akan mencari cara bila revolusi putih tidak bisa dianggarkan dalam APBD. Ia akan melibatkan banyak kalangan dalam implementasinya.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memastikan segera merealisasikan program Revolusi Putih. Ia ingin program itu diimplementasikan secepat mungkin.

"Jangan terlalu lama lah, mungkin sebulan (ke depan)," ujar Sandi di Jakarta, Minggu (29/10/2017).

Ia menyiapkan alternatif bila program revolusi putih belum bisa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sandi mengusulkan pembiayaannya melibatkan pihak swasta.

"Mungkin bentuknya melalui CSR atau melalui partisipasi masyarakat," ucapnya.

Program Revolusi Putih diusulkan Hashim Djojohadikusumo pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ide Revolusi Putih digagas oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kakak Hashim.

Program itu merupakan pemberian asupan makanan untuk pelajar yang tergolong kurang mampu. Pelajar sekolah negeri ataupun swasta dari keluarga kurang mampu mendapatkan makanan gratis.

Sandi mengatakan akan mengkaji lebih lanjut mengenai program Revolusi Putih. Semua pihak terkait akan dilibatkan.

Ia mencontohkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, ahli gizi, hingga komunitas-komunitas.

"Itu yang harus kita rangkul, enggak cuma dari Pemprov tapi dari dokternya juga. Kita lihat apakah ini yang paling baik," papar Sandi.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bebani APBD

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus, menolak wacana penerapan program Revolusi Putih. Ia menilai, program itu membebani APBD DKI.

"Jangan bebankan program pada Gubernur atau pemerintah daerah," kata dia ketika dihubungi Liputan6.com, Jumat (27/10/2017).

Bestari juga menilai, program itu tidak efektif. Sebab, Pemprov DKI sudah punya program sejenis.

Ia mencontohkan, program pemberian makanan tambahan melalui Posyandu. Selain itu, ada program lain yang bisa dimanfaatkan untuk memberi makanan tambahan bagi masyarakat.

"Anak sekolah itu yang sudah dapat kartu Jakarta Pintar bisa alokasikan sebagian untuk pangan juga," Bestari berujar.

Ia mengatakan, siapa pun boleh memberi usul pada Gubernur DKI. Hanya saja, usul itu harus berupa terobosan, bukan hal yang sudah dijalankan Pemprov DKI.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.