SDA PU-PR dan JICA Bahas Mitigasi Penurunan Muka Tanah di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Penurunan muka tanah di wilayah Jakarta semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Penurunan ini terjadi dikarenakan banyak faktor mulai dari pembangunan infrastuktur hingga aktivitas masyarakat.

Tercatat penurunan terjadi 5-12 cm pertahun, terutama di wilayah daerah Jakarta Utara. Jika berlangsung selama sepuluh tahun, maka bisa dibayangkan akan terjadi penurunan tanah di Jakarta lebih dari 1 - 1,5 meter. Kemungkinan bencana banjir bisa terjadi dan dapat menyebabkan kerugian miliaran rupiah.

Sebagai langkah awal penanggulangan penurunan tanah tanah, Pemerintah telah mencanangkan program NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) atau pembangunan terpadu pesisir Ibukota Negara yang dimulai tahun 2014 lalu. Berbagai prasyarat perlu dilakukan meliputi kegiatan peningkatan kualitas air, mitigasi penurunan permukaan tanah, peningkatan pengelolaan air limbah di Jakarta, dan pembersihan sungai-sungai yang melewati Jakarta.

Pada bagian mitigasi penurunan muka tanah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) dan Direktorat Jendral Sumber Daya Air (SDA) menggandeng JICA (Japan International Coorporation Agency) untuk bisa mengetahui penyebab penurunan muka tanah secara ilmiah dengan data yang lengkap sehingga dapat memberikan masukan terhadap tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah penurunan muka tanah berlanjut.

Untuk membahas mitigasi penurunan muka tanah di Jakarta, SDA PU-PR menggelar High Level Forum on Land Subsidence 2017 in Jakarta "Towards Acceleration od Countermeassures againts Land Subsidence" bertempat di Gedung Serbaguna Lantai 8, SDA KemenPU-PR, Rabu (5/4).

High Level Forum on Land Subsidence 2017 menghadirkan pembicara dari Jepang (Dr. Nobuyuki Tsuciya, Riverfront Research Center Japan), Thailand (Dr. Oranuj Lorphensri, Director Bureu of Groundwater Control Departemen of Groundwater Resources, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand) serta pembicara lain yang menjadi patner JICA.

"Sampai sekarang sudah ada berbagai upaya untuk mengurangi penurunan muka tanah. Pemerintah pun telah membangun sistem penahan banjir. Namun, pemerintah belum memiliki data yang cukup untuk mengetahui penyebab penurunan muka tanah. Padahal di seluruh dunia penurunan muka tanah telah menjadi perhatian, dilakukan penelitian
dan analisis untuk akhirnya dibuat berbagai kebijakan dan rencana strategis" ujar Imam Santoso dalam sambutannya di Jakarta.

Penelitian yang lalu, sambung Imam, penurunan muka tanah di Jakarta terjadi karena ekstrasi air tanah, penggunaan air tanah yang berlebihan baik oleh industri maupun masyarakat. Mengetahui hal tersebut pemerintah telah berusaha melakukan upaya dan langkah-langkah penanggulangan.

"Penghentian ekstrasi air tanah dengan membuat kebijakan. Kedua, pengaturan penggunaan air tanah di bangunan pemerintah. Ketiga, meningkatkan penanggulangan penurunan permukaan tanah dengan membuat gugusan tugas," jelas Imam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Imam, pemerintah Indonesia perlu memiliki data yang lengkap sehingga menggandeng JICA supaya dapat membantu dan memberikan solusi konkrit untuk menanggulangi penurunan muka tanah di Jakarta.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuti Kusumawati menjelaskan Tokyo dan Bangkok menjadi 2 role model yang bisa diteladani oleh Jakarta dalam hal penanganan penurunan muka tanah.

"Kita menyadari untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah memerlukan lebih banyak data dan instrumen serta analisis mendalam untuk mengkaji penyebab dan faktor-faktor penurunan permukaan tanah. Ini (High Level Forum on Land Subsidence 2017) menjadi langkah mitigasi sekaligus pembelajaran bagi masyarakat," ujar Tuti.

Pada High Level Forum on Land Subsidence 2017 in Jakarta ini, Pemprov DKI Jakarta juga mengusulkan supaya pembangunan Spam 1 dan Spam 2 dipercepat untuk bisa menangani penurunan muka tanah.

"Instrumen untuk mengukur penurunan permukaan tanah juga bisa diintegrasikan secara digital agar bisa disinkronisasikan dengan sistem Jakarta Smart City," tambah Tuti Kusumawati.

Representative of JICA Indonesia, Naoki Andoni menjelaskan dalam High Level Forum on Land Subsidence 2017 in Jakarta, ada tiga program yang perlu diperhatikan.

"Pertama, menganalisis hubungan permukaan tanah dan esktrasi air tanah. Kalau memiliki data yang cukup, ini akan menjadi langkah efektif untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya situasi penurunan permukaan tanah," ucap Naoki dalam sambutannya.

Kedua, lanjut Naoki, membuat kerangka kerjasama di bawah program NCICD dengan menjelaskan manfaat-manfaat yang akan Jakarta peroleh dari penanggulangan pengurangan penurunan muka tanah. Ketiga, melakukan langkah-langkah terintegrasi secara efektif dengan output yang tidak hanya mengatur ekstrasi air tanah tapi juga mengamankan efisiensi sumber daya air.

"Kita perlu mempercepat pekerjaan mitigasi ini dengan belajar dari Tokyo dan Bangkok, agar bisa memutuskan secara cepat apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah di Jakarta," ujarnya.

Naoki menjelaskan untuk mitigasi penurunan muka tanah ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun, setelah itu baru akan bisa menentukan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi penurunan muka tanah.

Powered By:

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Kementerian Pekerjaan Umum