Saksi: Dari Kontribusi Tambahan Reklamasi, Pemprov Bangun Rusun

Tak hanya Vera, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi DKI Tuty Kusumawati juga dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja. Dalam kesaksian ini, Tuty menjelaskan soal tambahan kontribusi yang dipermasalahkan perusahaan pengembang reklamasi pulau.

Tuty mengakui, kontribusi tambahan itu tak dipayungi aturan hukum. Di mana perhitungan kontribusi tambahan yang dibebankan ke perusahaan pengembang berdasarkan prediksi penjualan lahan.

"15% merupakan hasil perhitungan, berdasarkan prediksi penjualan lahan," kata Tuty di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Tuty menerangkan, perhitungan tambahan kontribusi ‎sampai mendapat angka 15% dilakukan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI. Namun dia mengaku tak membawa data-data terkait perhitungan itu.

"Saya ikut (hitung-hitungan). Hitung-hitungannya ada, tapi saya tidak bawa," ucap Tuty.

Dari kontribusi tambahan 15% yang sudah ditentukan Pemprov DKI itu, lanjut Tuty, pihaknya seharusnya mendapat dana segar dari perusahaan pengembang. Yakni sekitar Rp 77 triliun.

"Kami beberapa kali bahas, dari data yang ada Rp 77 triliun," ujar Tuty.

Jaksa sebelumnya mendakwa Presdir PT APL, Ariesman Widjaja menyuap Anggota DPRD DKI, M Sanusi sebesar Rp 2 miliar. Uang diberikan melalui anak buah Ariesman, Trinanda Prihantoro.

Pemberian itu ditengarai sebagai imbalan karena Sanusi mampu mempengaruhi pasal soal tambahan kontribusi yang tercantum dalam Raperda RTRKSP. Awalnya, Ariesman menginginkan agar tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual itu dihilangkan, namun Sanusi tak bisa menyanggupinya.

Akhirnya, Ariesman menjanjikan Rp 2,5 miliar kepada Sanusi agar tambahan kontribusi itu dimasukan dalam pasal penjelasan dengan menggunakan konversi. Sanusi pun setuju dan menerima janji pemberian uang 'sumpel' Rp 2,5 miliar itu.

Atas perbuatannya, Ariesman didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.