Jokowi: Banyak Petani dan Nelayan Lari ke Rentenir

Liputan6.com, Jakarta - Peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha di pedesaan kini menjadi fokus dan usaha bersama di pemerintahan Jokowi-JK.

Hal tersebut ditandai dengan diluncurkannya Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat oleh Presiden Joko Widodo di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).

Dalam sambutannya, Jokowi menekankan program sinergi ini haruslah didasarkan pada prinsip gotong-royong semua pihak. Tidak ada lagi pihak yang berjalan sendiri-sendiri. Intinya, kerja gotong-royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, swasta, dan juga masyarakat, baik itu petani, nelayan, pelaku UKM, dan lainnya.

"Kenapa? Karena biasanya kita bekerja sendiri-sendiri, pemerintah pusat memiliki program sendiri, pemerintah provinsi kerja sendiri. Ini tidak boleh," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden.

Mengenai alasan peluncuran program tersebut di Kabupaten Brebes, Jokowi menjelaskan, pihaknya telah menjadikan wilayah penghasil bawang itu sebagai kabupaten percontohan bagi kabupaten lainnya dalam menjalankan program sinergi tersebut.

"Jika Brebes berhasil, semua hasilnya kelihatan langsung. Semua kabupaten akan kita kerjakan dengan cara yang sama. Ini menjadi contoh untuk di kabupaten yang lain. Apa yang harus dikerjakan," kata Jokowi.

Jokowi berjanji akan memantau dan melakukan pengecekan terhadap program tersebut secara intensif. "Saya akan cek terus dengan cara saya, baik dengan intelijen, atau saya datang langsung. Tapi akan saya cek semuanya," tutur Jokowi.

Rentenir

Jokowi juga menjelaskan bentuk program sinergi yang nantinya akan dikerjakan salah satunya  masalah tanah sertifikat.

"Mengapa petani, nelayan, dan pelaku UKM tidak memiliki akses ke bank? Karena mereka tidak punya agunan yang salah satunya harus berupa sertifikat. Akhirnya banyak yang lari ke rentenir," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jokowi memperingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pengurusan sertifikat tidak terlalu lama dan tidak berbelit-belit.

"Akan saya periksa langsung di mana masalahnya. Sejak saya lahir sampai sekarang untuk mengurus sertifikat itu lama sekali. Tidak bisa. Jangan diteruskan. Tidak mau saya," tegas Jokowi.

Selain persoalan sertifikat, Jokowi melanjutkan, persoalan lain yang akan diselesaikan bersama ialah permasalahan penyediaan modal, penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi, dan juga yang tak kalah pentingnya, hal-hal yang berkaitan setelah panen.

"Pasca panen ini harus jadi perhatian semuanya. Tadi saya tanya petani 1 kg bawang Rp 30-35 ribu. Saya tanya di pasar Rp 48-50 ribu. Kalau pas mahal, petani akan senang. Tapi kalau seperti ini terus, masyarakat akan teriak-teriak karena mahalnya harga bawang. Yang kita cari adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara keduanya. Bagaimana caranya petani senang, masyarakat juga senang," pungkas Jokowi.